JAKARTA, RAKYATSULSEL – Wacana Polri berada di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri terus mencuat.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menegaskan agar Polri tetap netral dan tidak berpihak kepada kepentingan politik golongan.
Menurutnya, jika Polri ditempatkan di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri, maka bisa saja ada potensi politisasi Polri.
Dia menilai akan sangat berbahaya jika menempatkan Polri di bawah kementerian yang dipimpin oleh menteri asal partai politik.
“Sangat membahayakan apabila Polri di bawah kementerian, dan menterinya berasal dari partai politik, maka potensial sekali terjadi politisasi di tubuh Polri untuk kepentingan politik praktis,” paparnya.
Padahal, lanjutnya, kehadiran Polri di politik harus netral dan tidak boleh berpihak kepada kepentingan politik praktis.
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, usulan tentang penempatan Polri di bawah kementerian harus dikaji lebih dalam lagi secara utuh dan komprehensif agar tak menjadikan polisi sebagai alat politik.
“Dalam sistem ketatanegaraan kita, konsensus besar bangsa yang dituangkan dalam UU, secara eksplisit menegaskan kedudukan Polri berada di bawah presiden,” kata Didik.
Sebelumnya, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo mengatakan masalah keamanan selama ini juga masuk dalam pekerjaan Kementerian Dalam Negeri.
Namun, karena tugas dan beban Kemendagri sudah terlalu banyak, ia menilai perlu dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri dengan Polri berada di bawah naungannya. (fin)
