MAMUJU TENGAH, RAKYATSULSEL – Pansus LHP DPRD Kabupaten Mateng, melaksanakan rapat Pansus LHP 2021 membahas materi laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Rapat Pansus tersebut dipimpin langsung , Ketua Pansus Hasanuddin Sailon didampingi Wakil Ketua Fatahuddin Al Gafiqhi, anggota Hamka, Hj.Maryam dan Rukman Panjori, di Ruangan Sidang Paripurna DPRD Mateng, Senin (17/01/22)
Ketua Pansus LHP Hasanuddin Sailon menuturkan, dari hasil rapat yang dilaksanakan terdapat tiga poin mendasar yang didapatkan. Di antaranya : tindak lanjut dari hasil BPK tentang kinerja pelayanan perizinan dan penanaman modal, kerugian kerugian daerah. Sehingga ini merupakan perintah yang harus ditindak lanjuti.
“Kita sudah sepakat tadi bahwa penilaian BPK, dianggap bahwa pelayanan perizinan dan penanaman modal itu belum optimal di Mamuju Tengah,” ujar Hasanuddin Sailon.
Lebih lanjut dikatakannya, penyebab terjadinya ketidak optimalnya pelayanan dikarenakan atas kurangnya sumber daya manusia (SDM), sistem peralatan yang belum maksimal.
“Ini yang akan kita buatkan rekomendasi kepada pemerintah daerah, bahwa kita akan tingkatkan terutama di bagian – bagian pelayanan. Sehingga betul – betul diseleksi dan mempunyai integritas yang baik serta betul betul melayani dengan tulus, sehingga proses proses pelayanan berjalan dengan baik,” tuturnya
Politisi Partai Hanura itu menambahkan dengan SDM yang berintegritas, tentunya dapat menghasilkan pelayanan maksimal serta pelayanan dapat berjalan baik sesuai yang diharapakan oleh setiap masyarakat yang hendak membuat izin sesuai dengan usaha masing masing. (Sdr)
