BULUKUMBA, RAKYATSULSEL – Kelangkaan pupuk bersubsidi kembali mengemuka. Selain langka, petani mengeluh lantaran harga pupuk bersubsidi dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.
Anggota DPRD Bulukumba juga banyak menerima aspirasi terkait dengan pupuk bersubsidi ini. Anggota DPRD Bulukumba, Asri Jaya, kepada wartawan mengakui, keterbatasan pupuk bersubsidi kini jadi masalah dikalangan petani.
Politisi dari Fraksi Golkar meminta Pemda harus lebih mempertajam intervensi. Mulai dari mengecek ketersediaan pupuk, harga pupuk di kalangan pengecer hingga distribusi kepada petani.
Asri Jaya mengatakan, subsidi pupuk berasal dari APBN, dan juga terkait dengan kemampuan negara menyediakan dana subsidi untuk pupuk. Karenanya, Pemda bisa berinovasi untuk menutupi kekurangan subsidi dari APBN.
Asri Jaya menyarankan Pemerintah membeli pupuk Non subsidi dan dijadikan sebagai cadangan untuk mengantisipasi ketika kemudian terjadi kelangkaan.
Bila terjadi kelangkaan, maka, pupuk tersebut diberikan kepada petani dengan skema subsidi. Selain itu, perlu juga ada ketegasan dalam penerapan sanksi bagi pengecer resmi yang sengaja mempermainkan harga di luar dari HET.
“Sanksinya, cabut ijin penjualannya dan ini bisa masuk ranah pidana,” ujarnya.
“Pemda harus selalu hadir memberi solusi ditengah keresahan petani. Apalagi, ini salah satu jualan kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, tidak ada lagi kelangkaan pupuk subsidi,” tambah Asri Jaya.
Ia juga mengatakan, Komisi B DPRD Bulukumba tengah menyiapkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dengan Dinas terkait serta pihak terkait soal kelangkaan pupuk bersubsidi. (Sal)
