PANGKEP, RAKYATSULSEL – Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep, Andi Trismanto, meninjau Karya Bakti TNI di Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasa Te’ne, Senin (24/1/2022). Kegiatan itu dalam rangka percepatan pembangunan jalur Kereta Api Parepare.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Pangkep, Andi Trismanto, menekankan pihaknya siap menyikat mafia tanah yang mencoba mengeruk keuntungan atas proyek KA Trans Sulawesi. Progres pembangunan KA di Pangkep cukup signifikan. Tinggal pengadaan lahan di beberapa titik yang masih terkendala.
Belum tuntasnya pembebasan lahan disinyalir karena adanya mafia tanah yang bermain. Modusnya, mengiming-imingi pemilik lahan dengan ganti rugi yang lebih besar lalu meminta dana operasional. Padahal, jika warga keberatan atas harga yang ditetapkan pemerintah, prosesnya sangat sederhana dan bisa melalui jalur hukum.
“Bila ada oknum yang bermain terkait mafia tanah untuk pembebasan lahan ini, tidak tanggung-tanggung kami akan proses hukum sesuai aturan yang berlaku,” tegas Trismanto.
Pemberantasan mafia tanah, kata dia, selaras dengan arahan Jaksa Agung, yang bahkan telah membentuk satuan tugas alias satgas. Untuk pengawalan pembangunan jalur KA tentunya mendapatkan atensi khusus lantaran juga masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Trismanto juga meminta agar seluruh pihak dapat bersinergi dalam mendukung percepatan proyek KA di Sulsel. Mulai dari aparatur desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.
Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada pemilik lahan secara berkelanjutan. Olehnya itu, pemerintah daerah dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel serta instansi terkait terus memberikan pencerahan kepada pemilik lahan guna mengantisipasi munculnya konflik horizontal.
Sementara itu, Bupati Muhammad Yusran Lalogau (MYL), menyebut pihaknya mendukung percepatan pembebasan lahan untuk jalur KA di wilayahnya. Kehadiran KA nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Meski demikian, dia meminta pembebasan lahan dilakukan sesuai prosedur dan warga yang keberatan tetap difasilitasi.
“Saya sebagai bupati mendukung pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan di sini. Yang penting, semua dilaksanakan sesuai prosedur dan bagi masyarakat yang mungkin belum puas agar tetap difasilitasi, apa yang bisa kita berikan sesuai aturan main. Kita harap ini bisa cepat terselesaikan dan (manfaatnya) bisa dinikmati oleh masyarakat,” ungkapnya.
Disinggung soal dugaan adanya mafia tanah, MYL mengaku pihaknya terus berupaya melakukan antisipasi. Orang nomor satu di Pangkep itu telah menginstruksikan camat, lurah hingga kepala desa untuk memastikan segalanya berjalan sesuai aturan. Namun, terkadang ada oknum LSM atau yang lain yang coba masuk dengan memberikan iming-iming kepada pemilik lahan.
“Soal itu (dugaan mafia tanah), saya sampaikan ke camat hingga kepala desa agar bagaimana semua berjalan sesuai aturan. Kadang seperti ini, ada oknum LSM atau apapun namanya yang coba masuk-masuk, kita tidak tahu yang mereka janjikan. Intinya, kami dari pemerintah daerah bekerja memberi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya.
Komandan Kodim (Dandim) 1421/Pangkep, Letnan Kolonel Hengky Vantriado, yang turun langsung memimpin dan mengawasi pelaksanaan Karya Bakti TNI menegaskan semuanya berjalan aman dan kondusif.
“Alhamdulillah ini menunjukkan bahwa semakin ke sini, masyarakat semakin memahami bahwa PSN ini harus didukung karena untuk kepentingan masyarakat Sulsel juga,” tegas Hengky yang standby di lokasi sepanjang pelaksanaan Karya Bhakti ini.
Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel, Andi Amanna Gappa menambahkan, dukungan seluruh pihak di daerah yang dilalui rel membuat dirinya semakin optimistis pengerjaan akan selesai tepat pada waktunya.
“Melihat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, kuatnya dukungan TNI-Polri, Kejaksaan hingga pemerintah daerah, saya optimis proyek ini selesai Agustus mendatang dan segera dilakukan uji coba,” tutup Amanna Gappa. (*)
