BULUKUMBA, RAKYAT SULSEL.CO – Anggota DPRD Bulukumba dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H Amiruddin, mengatakan Desa Bontomasila dan Desa Bontomacinna, di kecamatan Gantarang, merupakan daerah yang paling merasakan dampak kelangkaan pupuk.
“Dua desa ini yang paling luas sawahnya, namun dalam tiga tahun terakhir ini, petani di dua desa tersebut mengalami masalah yang sama soal kelangkaan pupuk,” ungkap H Amiruddin, di RDP yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Bulukumba, Fahidin HDK (F-PKB), Rabu (26/1).
Kelangkaan pupuk di desa desa Bontomacinna dan di Bontomasila terjadi sejak tahun 2020, 2021 dan di 2022 ini. “Masalah ini sudah tiga tahun, kita jatuh dilubang yang sama,” kata legislator dari PPP ini.
H Amiruddin, mengatakan 3 zak pupuk untuk satu hektar tidak ada masalah. “Yang jadi masalah kelangkaan pupuk. Tapi, kenapa di Jeneponto tidak terjadi kelangkaan pupuk,” ujar legislator Bulukumba dari dapil kecamatan Gantarang-Kindang ini.
Kelangkaan pupuk dalam RDP Komisi B DPRD Bulukumba memang jadi perdebatan. Sebab, menurut distributor dan pejabat dinas pertanian, tidak ada kelangkaan pupuk. Namun, menurut H Amiruddin, fakta di lapangan terjadi kelangkaan pupuk.
“Saya mewakili petani, sampai sekarang masih bertani. Ada kelangkaan pupuk khususnya di desa Bontomasila dan desa Bontomacinna,” ungkapnya.
Bahkan menurutnya, ada empat orang yang bisa mendatangkan pupuk puluhan ton. “Saya tidak ingin sebutkan namanya, bisa berbahaya kalau saya sebutkan. Tapi, kalau polisi yang datang bisa didapatkan,” terang H Amiruddin.
Pernyataan legislator PPP, H Amiruddin, di RDP Komisi B DPRD Bulukumba, perlu ditindak lanjuti. Sepertinya ada dugaan permainan distribusi pupuk bersubsidi. “Kenapa, ada indikasi permainan di Bulukumba, diduga pupuknya ditimbun di Jeneponto, lalu dijual di Bulukumba. Disini ada cukong ada tengkulak. Saya ini petani, latar belakang saya petani,” ujar H Amiruddin.
Sementara itu, Lukman, Distributor CV Destika Indonesia, menegaskan tidak ada kelangkaan pupuk yang ada hanya pengurangan kuota dari kebiasaan 250 kilogram menjadi 150 kilogram.
Terkait dengan pernyataan H Amiruddin yang mewakili petani, Lukman pun meminta agar masalah itu ditelusuri. (Sal)
