Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Sri Rahmi menolak berspekulasi dini ihwal pengajuan nama-nama kandidat wakil gubernur. Menurut dia, pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan elite PAN dan PDI Perjuangan. “Kami membuka komunikasi, tapi belum terlalu intens,”; imbuh Sri Rahmi, Selasa (25/1/2022).
Sri Rahmi tidak mau beranda-andai bila ke depan, bukan kader PKS yang nantinya “ditawarkan” oleh Andi Sudirman ke DPRD. “Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang tidak pasti. Intinya saat ini komunikasi dulu,” imbuh dia.
Menurutnya, bila Andi Sudirman ditetapkan menjadi gubernur, otomatis kursi wakil gubernur akan lowong. Dengan begitu kekosongan itu harus segera diisi demi kelancaran jalannya roda pemerintahan.
“Makanya kami ingin pembentukan panitia pemilihan sebelum penetapan gunbernur definitif. Hanya saja itu bergantung dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar dia.
Dia melanjutkan, “Kalau memungkinan sebelum dilantikan menjadi gubenur tidak apa-apa panitia dibentuk. Tapi kalai misalnya Mendagri menyatakan setelah pelantikan, nah, kami juga ikut,” kata dia.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arif mengatakan pihaknya tetap berpedoman pada regulasi pemerintah menyangkut pembentukan panitia pemilihan. “Kami akan melakukan konsultasi. Bergantung arahan nanti Kemendagri, itu yang kami ikuti,” beber Muzayyin.
Muzayyin mengatakan, PKS sebagai salah satu partai pengusung sepakat pembentukan panitia pemilihan wakil gubernur sebelum adanya keputusan gubernur definitif. Alasannya, kata dia, PKS memiliki kepedulian terhadap daerah.
“Kami pandang ini sangat penting dan keharusan konstitusi, jadi PKS menyarankan segera pembentukan panitia,” imbuh dia.
Dia mengatakan, dalam setiap rapat formal dan non formal, seluruh fraksi memiliki semangat agar Andi Sudirman nantinya memiliki wakil gubernur. “Dalam pertemuan kami memiliki semangat yang sama. Posisi wakil gubernur harus diisi,” kata dia.
