MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin bakal melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, Senin besok (31/1/2022).
Rencananya orang nomor dua di Indonesia itu akan melakukan Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM dan serangkaian kegiatan lainnya.
Rapat tersebut akan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Selain itu, rencananya Wapres didampingi Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman akan meninjau UKM yang dipamerkan di Lobby Kantor Gubernur Sulsel.
Adapun UKM yang ditampilkan berupa UKM Callodo dari Luwu Utara dengan produk permen coklat; UKM kerajinan atap konjo dari Bulukumba berupa produknperalatan rumah tangga dari daun lontar; UKM pengrajin perak borong dari Makassar dengan produk kerajinan perak; UKM Kop. Sutera Sengkang dari Wajo dengan produk kain tenun sutera; dan UKM CV. Coconut Internasional Indonesia dengan produk Teh Nipah, sanrego herbal, briket dan gula tala.
Di Sulsel, UMKM pada Tahun 2021 sebanyak 1.565.134 unit usaha, meningkat sebesar 24 % dari Tahun 2020 yaitu sebanyak 1.262.952 unit usaha. Pemprov Sulsel terus berupaya dalam program pemberdayaan UMKM.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Abdul Malik menyampaikan, bahwa Plt Gubernur Sulsel selalu berupaya dalam peningkatan dan pengembangan UMKM diantaranya peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi produk, pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM bagi UMKM.
“Diharapkan dengan kedatangan Wapres, mampu memberikan dorongan untuk peningkatan dan pengembangan UMKM,” jelasnya.
Sementara itu, dalam Pemprov Sulsel juga telah memiliki layanan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hadirnya ini untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan pada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) di Sulsel.
Dalam menghadirkan Mal Pelayanan Publik ini dengan pendekatan sistem digital yang dapat memangkas biaya.
Dengan memanfaatkan aset fisik yang sudah ada, hadirnya MPP ini dengan efisiensi anggaran dari perencanaan Rp 40 Miliar menjadi Rp 400 juta lebih. MPP ini melayani 321 jenis perizinan dan non-perizinan dari 23 sektor OPD teknis. (*)
