WAJO, RAKYATSULSEL – Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Wajo, Amran Mahmud-Amran, telah berjalan tiga tahun tepat pada 15 Februari nanti. Sepanjang itu pula, duet yang dikenal dengan sebutan Duo Amran ini berusaha semaksimal menggenjot pembangunan di wilayahnya.
Terpaan pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung dua tahun terakhir, tidak jadi penghalang untuk menjalankan program yang telah dicanangkan. Salah satunya, bersama pemerintah pusat merealisasi bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan bedah rumah.
Program ini juga merupakan esensi dari salah satu dari 25 kerja nyata Amran Mahmud-Amran, yaitu rumah sehat untuk warga kurang mampu.
Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Wajo, hingga akhir 2021 sudah ada 2.909 unit realisasi BSPS.
Kepala Disperkim Wajo, Andi Aso Ashari, menjelaskan dari 2.909 unit itu, 401 berasal dari dana alokasi khusus (DAK) dan 700 unit dari anggaran strategis.
“Dari alokasi anggaran reguler sebanyak 1.770 unit dan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) II sebanyak 38 unit,” kata Aso saat dikonfirmasi, Senin (31/1/2022).
Mantan Staf Ahli Bupati Wajo ini menuturkan, program BSPS banyak difasilitasi Anggota DPR RI Dapil II Sulsel, khususnya yang ada di Komisi V–yang merupakan mitra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Ada Wakil Ketua Komisi V, Andi Iwan Darmawan Aras, dan Anggota Komisi V, Muhammad Aras. Beliau banyak membantu mengawal permohonan pemerintah Kabupaten Wajo untuk bantuan BSPS. Begitu juga anggota DPRD kita di Kabupaten Wajo yang juga banyak membantu mengomunikasikan,” ungkapnya.
Aso pun menyampaikan terima kasih atas bantuan dari para anggota DPR RI tersebut. “Kami mewakili pemerintah dan masyarakat, khususnya yang sudah mendapatkan manfaat dari program tersebut, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas bantuan dan fasilitasinya selama ini. Program ini sangat dirasakan manfaatnya,” ucapnya.
Menurut Aso, salah satu yang diinstruksikan oleh Bupati Wajo kepadanya saat mulai menjabat Kepala Disperkim adalah mengupayakan agar masyarakat kurang mampu bisa menikmati program BSPS.
“Namun, perlu kita pahami bahwa di masa pandemi dengan keterbatasan anggaran, bahkan di tingkat pusat sekalipun, tentu ini akan bertahap. Tapi, dengan petunjuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita akan terus komunikasikan dengan pemerintah pusat untuk kembali mendapatkan tahun ini. Apalagi ada Anggota DPR kita yang senantiasa siap membantu,” tutupnya. (*)
