MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara mendeklarasikan serta melakukan sosialisasi Pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
Kegiatan yang digelar di Aula KPP Pratama Makassar Utara, Gedung Keuangan Negara (GKN), Kamis (3/2/2022), ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen seluruh jajaran KPP Pratama Makassar Utara dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
Khususnya melalui penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional melalui Pembangunan Zona Integritas.
Kepala KPP Pratama Makassar Utara Muhammad Sukri Subki mengungkapkan seluruh jajaran KPP Pratama Makassar Utara berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
“Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kami wujudkan melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu dengan mengurangi kontak fisik secara langsung dengan para Wajib Pajak dimana pelayanan semaksimal mungkin dilakukan secara online yang dikenal dengan Click, Call, and Counter,” ungkapnya.
Muhammad Sukri berharap adanya dukungan penuh dari seluruh stake holder dalam pembangunan pembangunan ZI. Salah satunya untuk cara penyebarluasan informasi. Dimana KPP Pratama Makassar Utara dalam pengurusannya tidak dipungut biaya.
Sementara itu, hadir juga memberi sambutan secara daring Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Arridel Mindra.
Ia mengungkapkan dukungannya terhadap komitmen KPP Pratama Makassar Utara dalam Pencanangan Kembali Pembangunan Zona Integritas.
“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata dengan menyampaikan kepada seluruh stakeholder bahwa KPP Pratama Makassar Utara sangat berkomitmen mewujudkan wilayah kerjanya terbebas dari korupsi,” ujarnya.
Arridel menyampaikan apresiasi atas tercapainya target penerimaan KPP Pratama Makassar Utara yang melebihi 100% di tahun 202. Ia berharap prestasi tersebut dapat dilanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya dengan tetap berpegang teguh pada nilai integritas.
Terakhir, Arridel Mindra mengimbau kepada seluruh stakeholder untuk membantu para pegawai pajak dalam melaksanakan tugas menghimpun penerimaan dengan melaksanakan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Namun terlepas dari akan diperolehnya predikat ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) bagi KPP Pratama Makassar Utara, tentu saja hal yang lebih penting adalah secara fakta tidak ada unsur-unsur yang mencederai integritas juga tidak ada niat dari seluruh pelayanan publik. Baik perilaku secara langsung maupun tidak langsung untuk menodai nama institusi,” tutupnya.
Acara dilanjutkan dengan sosialisasi dari Ketua Komisioner Ombudsman Makassar, Andi Ihwan Patiroy.
Ihwan menjelaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah awal mewujudkan birokrasi yang akuntabel, birokrasi yang bersih dari KKN, efektif dan efisien dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Tak hanya sosialisasi, dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Pernyataan Dukungan atas Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM KPP Pratama Makassar Utara oleh para stakeholder.
Kegiatan yang diadakan secara daring ini dihadiri Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar, Ketua Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Kota Makassar, Akademisi ”Guru Besar Hukum Pajak Universitas Hasanuddin”, Perwakilan Wajib Pajak “Division Head Layanan Keuangan dan Perpajakan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4”, Ketua Tax Centre Politeknik Bosowa, Perwakilan Pers “Harian Rakyat Sulsel”, dan Ketua LSM Kompak Sulawesi serta para pejabat eselon III se-Kementerian Keuangan di Wilayah Makassar serta 100 tamu undangan lainnya.
Selain itu, dukungan juga hadir dari salah satu media terkemuka di Sulawesi Selatan, Rakyat Sulsel Group yang membawahi Harian Rakyat Sulsel, RAKYATSULSEL dan Bacapesan.com
“Kami dengan senang hati akan mengawal KPP Makassar dalam upaya pembangunan Zona Integritas yang fokus pada penanganan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ujar Direktur Harian Rakyat Sulsel Daswar M Rewo.
(Sas)
