BANTAENG, RAKYATSULSEL – Japan International Coorporation Agency (JICA) akan terus mendampingi dan memberikan dukungan terhadap program unggulan Pemkab Bantaeng. Program itu adalah bantuan modal usaha berbasis dusun dan RW.
Dalam waktu dekat ini, JICA akan berusaha membuka ruang kepada perusahaan swasta serta pasar untuk UKM ini. Selain itu, JICA akan terus berusaha untuk menjadikan inovasi ini sebagai gerakan menumbuhkan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Sulsel.
“Kami akan terus berusaha mendukung dan membantu pemerintah untuk memberikan solusi atas persoalan-persoalan dari program ini,” kata Tim Ahli JICA, Mr Shintani Naoyuki.
Dia menambahkan, sejauh ini, JICA terus membuka ruang akses pasar regional dan nasional untuk para pengusaha kecil di Bantaeng. Dia mencontohkan, salah satunya adalah pengusaha daun kelor di Bantaeng. Dia juga berharap, program ini dapat terus berkelanjutan.
“Ada pengusaha daun kelor di Bantaeng, yang kami bukakan akses ke Lombok,” jelas dia.
Kepala Bappelitbangda Sulsel, Junaedi Bakri juga menambahkan, pemerintah Provinsi Sulsel memang telah melihat program ini sebagai upaya solutif untuk peningkatan kapasitas UKM. Oleh karena itu, program ini akan direplikasi di 23 kabupaten dan kota yang ada di Sulsel.
“Ini sudah kita lihat potensi dari kebijakan itu. Ini menjadi bahan referensi Pemprov Sulsel untuk direplikasi ke daerah lainnya,” jelas dia.
Dia mengatakan, program bantuan modal usaha ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan UKM di Bantaeng. Jika program ini juga berjalan di daerah lain, maka bisa jadi mendorong pertumbuhan UKM di Sulsel.
“Oleh kami di Pemprov kami kukuhkan sehingga menjadi replikasi,” kata dia.
Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin mengatakan, bantuan dari Pemprov Sulsel dan JICA sangat berarti terhadap program ini. Dia mengatakan, masih banyak hal yang perlu dibenahi agar program ini bisa benar-benar memutus mata rantai kemiskinan di Bantaeng.
“Tentu hal ini bisa dilakukan jika ada teman-teman JICA, akademisi dan Pemprov Sulsel ikut menyempurnakan program ini,” kata dia.
Data DTKS
Pemkab Bantaeng juga mulai menyentuh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjalankan program ini. Bahkan, Pemkab Bantaeng telah menjalin kerja sama dengan BLK untuk memberikan pelatihan kepada mereka yang produktif dan terdaftar di DTKS.
“Kita ingin mereka yang terdaftar di DTKS tidak lagi perlu mengandalkan bantuan pemerintah. Mereka harusnya bisa mandiri jika dibekali keterampilan dan bantuan modal usaha,” kata Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin.
Kepala Bappelitbangda Sulsel, Junaedi Bakri memberikan apresiasi terhadap inovasi itu. Dia menyebut replikasi program ini memang perlu segera dilakukan.
Dia menambahkan, sejauh ini Pemorov Sulsel telah melakukan komunikasi dengan beberapa daerah yang akan mereplikasi program ini. Ketiganya adalah Pangkep, Jeneponto dan Toraja Utara
“Ini fokus penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah ini melalui program bantuan modal usaha seperti yang dilakukan Pemkab Bantaeng,” jelas dia.
Dia menambahkan, program bantuan modal berbasis dusun dan RW ini memang terbilang sederhana. Meski demikian, program ini sangat menyentuh dan menjadi solusi tepat penanganan kemiskinan.
“Buktinya sudah ada lebih 280 tenaga kerja baru yang direkrut dari UKM-UKM di Bantaeng,” jelas dia. (Jet)
