ENREKANG, RAKYATSULSEL – Sejumlah warga yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) menggeruduk kantor Bupati Enrekang, Sulawesi Selatan. Aksi ini sempat diwarnai kericuhan saat warga yang merupakan petani korban penggusuran memaksa masuk ke area kantor Bupati.
Massa sempat dihalangi oleh petugas Satpol PP. Namun mereka berhasil masuk setelah merusak pagar kantor.
Koordinator aksi, Rahmawati Karim mengaku, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan warga di lima desa di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Cendana, yang lahannya digusur PTPN XIV berdasarkan surat rekomendasi Nomor 424/2867/Setda /2020 pada 15 September 2021.
“Aksi ini sudah kesekian kalinya kami lakukan, kita fokus bagaimana Bupati mencabut rekomendasi pembaharuan HGU yang telah dikeluarkan. Dari rekomendasi itu, kemudian ratusan rakyat sejak Desember 2021 digusur lahan pertaniannya,” kata Rahmawati, Selasa (15/2/2022).
Rahmawati meminta Bupati Enrekang berani menemui warga petani yang merupakan korban penggusuran lahan.
“Ini untuk kesekian kalinya kami tidak pernah mau, makanya hari ini kami akan menunggu dan meminta bagaimana agar rekomendasi itu dicabut,” ujar Rahmawati.
Massa terus berunjuk rasa di depan kantor Bupati. Mereka mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh Bupati.
Sementara aksi terus berlanjut Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, H Syaharuddin Alrif yang juga menjabat Sekertaris DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan yang kebetulan hadir pada saat itu langsung menemui para pendemo dan menerima langsung ratusan warga dari aliansi masyarakat Massenrenpulu.
Dan mengadakan dialog dengan para pendemo dan wakil bupati Enrekang Hasman dan beberapa Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Pihak dari PTPN.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan H. Syaharuddin Alrif mengatakan usai melakukan dialog ada 5 poin dari hasil kesepakatan itu dan ratusan pendemo pun sangat senang dengan hasil dari dialog itu dan para pendemo bubar dan kembali ke rumahnya. (Rid)
