BULUKUMBA, RAKYATSULSEL – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, mengatakan perencanaan adalah susunan sistematik sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk membuat suatu rencana dimasa yang akan datang.
Perencanaan pembangunan harus direncanakan agar aspek aspek kehidupan masyarakat bisa terpenuhi melalui sekumpulan kebijakan Pemda. Kebijakan pembangunan Pemda lahir dari teknokrasi, politik, partisipasi, top down dan bottom up.
Seperti diketahui, kebijakan pembangunan Pemda dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa. Usulan dan aspirasi dan keinginan masyarakat kemudian dibawah Musrenbang tingkat kecamatan.
Setelah itu, hasil Musrenbang tingkat kecamatan dibawa ke Musrenbang kabupaten. Hasil Musrenbang tingkat kabupaten dituangkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Lalu, RKPD akan menjadi dasar OPD dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Terkait dengan APBD ini, Fahidin, mengatakan meski bagus strukturnya, namun, bila dalam APBD Bulukumba aspirasi masyarakat masih minim, maka, itu juga dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
Ketua Fraksi PKB yang juga Ketua Komisi B DPRD Bulukumba, Fahidin, menyampaikan hal itu saat menghadiri Musrenbang tingkat kecamatan Ujungloe.
Musrenbang kecamatan Ujungloe, juga dihadiri anggota DPRD Bulukumba Wakil Ketua DPRD Bulukumba Fraksi Nasdem Hj Aminah Syam, anggota DPRD Bulukumba Syamsir Paro (PAN), Pasakai (PKS) dan H Safiuddin (PBB). (SAL)
