MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel telah mengirim tim untuk menyelidiki proyek mangkrak di Kabupaten Toraja Utara.
Proyek itu terkait pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Lolai dam Bori, Kalimbuang, Toraja Utara.
“Itu sudah masuk tim lidik, kami sudah masuk kesana untuk melihat proyek itu,” kata Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri, Selasa (22/2/2022).
Dalam kasus ini, Kombes Pol Widoni memastikan proyek yang dimenangkan PT Qirelis Mandiri Jaya, perusahaan asal Kalimantan Timur itu terdapat kecurangan.
Proyek ini sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran Rp50 miliar.
“Kalau kecurangan itu pasti ada, kenapa barang (proyek) ini tidak bisa selesai? Nanti kami liat hasil lidinya,” ucap dia.
Tingginya atensi publik disebut Widoni jadi pendorong pihaknya mendalami temuan ini.
Dia berharap ke depan temuan-temuan yang diduga di dalamnya terdapat penyalahgunaan keuangan negara dilaporkan ke aparat penegak hukum.
“Itu jadi atensi kita karena media dan LSM menyoroti itu. Semua kita setuju, kalaupun ada kekurangan kami (Dirkrimsus) silahkan soroti, biar sama-sama tuntaskan korupsi di Sulsel. Kita menjaga kepercayaan publik. Kabari kami kalau ada pelanggaran,” sebut Widoni.
Dalam perkara ini, Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong sempat menyampaikan sejumlah fakta yang diduga sebagai pemicu mangkraknya proyek milliaran tersebut.
Salah satunya adalah dalam proses pengerjaan yang sudah dipindah tangankan sampai ke pihak tiga.
“Saya dengar perusaahan itu (PT. Qirelis Mandiri Jaya) dipinjam. Pemenangnya juga tidak kerja tapi di sub kan lagi. Saya dengar lagi di sub kan lagi, jadi dua kali di sub kan. Mana tidak hancur kalau dua kali di sub. Saya dengar begitu menurut timnya, tapi ini perlu di cek kebenarannya,” ungakp Frederik kala itu.
Mangkraknya proyek tersebut disebut Frederik sangat berdampak pada masyarakat Toraja Utara. Oleh karena itu, dia meminta agar masalah ini ditindak lanjuti aparat penegak hukum (APH).
Namun saat ditanyai siapa kontraktor yang mengerjakan terkahir proyek tersebut, Frederik tidak mengetahui. Dia berharap masalah ini bisa segera didalami APH dan mengungkap semua oknum-oknum yang diduga terlibat.
“Saya tidak tau lagi siapa yang kerja terakhir. Seandainya (proyek) ini diawasi dengan baik (tidak begini). Harus di porses hukum, kembalikan uang yang sudah di terima supaya jangan jadi mafia proyek. Asal dapat (uang),” tegas Frederik.
Masalah ini mulai terungkap ke publik setelah Frederik melakukan peninjauan langsung. Satu proyek dengan dua lokasi yakni di Lolai maupun di Bori, Kalimbuang disoroti Frederik lewat video yang direkam langsung dari lokasi.
(Ishak Pasabuan)
