MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin telah melakukan kunjungan kerja ke Perum Bulog Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) di Makassar, Minggu (20/1) kemarin.
Pada kesempatan itu, Akmal Pasluddin kembali menegaskan pentingnya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di berbagai daerah. Selain menerapkan digitalisasi, pemerintah dan produsen pupuk diminta tidak ragu untuk memecat distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kalau terbukti nakal copot saja izinnya. Cabut pak, jangan melihat siapa di belakangnya,” ujar Akmal Pasluddin, anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Selain memberikan sanksi tegas, Akmal juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital. Karena dengan digitalisasi pemerintah dan produsen dapat memperkuat sistem pengawasan.
Terlebih PT Pupuk Indonesia (Persero), sebagai produsen pupuk bersubsidi, memiliki kinerja keuangan yang sangat bagus. Sehingga sudah seharusnya memiliki sistem pengawasan digital yang lebih baik.
Andi juga meminta kepada Pupuk Indonesia untuk memperluas program Agro Solution, atau kini bernama Makmur. Karena program ini dapat melayani petani secara lengkap. Mulai dari pasokan pupuk komersil, benih, permodalan, jaminan pembelian hasil panen (off taker), hingga asuransi. Hal ini tentunya dapat meningkatkan semangat petani untuk menanam, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi.
“Tapi jangan hanya 50 ribu hektar, kalau bisa satu juta hektar sampai seluruh Indonesia. Di Sulsel ini baru satu desa saja, ini baru bisa kelihatan bahwa petani bisa kita bantu,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Gusrizal, menyatakan pihaknya senantiasa memperkuat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi pada wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
