Amran Mahmud menjelaskan, pada 25 Januari 2022 lalu tim audit interim telah mulai melaksanakan pemeriksaan dan dijadwalkan berakhir hari ini, Rabu (23/2), atau waktu pemeriksaan selama 30 hari.
Amran Mahmud menekankan, perkembangan penyelesaian laporan keuangan perangkat daerah saat tim melakukan entry meeting, seperti halnya pada 2020 lalu, tidak terdapat kas di bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan perangkat daerah per 31 Desember 2021.
“Tentu hal ini kami harap suatu kemajuan dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” harap Amran Mahmud.
Lalu, masih terdapat selisih pada saat rekonsiliasi data pada perangkat daerah pengelola dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan.
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas Kesehatan. Selain itu, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum menyelesaikan surat pertanggungjawaban fungsional. Kondisi ini masih sama pada periode Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 lalu.
“Untuk kondisi terkini pada tanggal 22 Februari 2022 dapat kami sampaikan kepada Bapak Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan bahwa masalah-masalah tersebut pada saat entry meeting tim audit sudah dapat diselesaikan. Sebanyak 41 perangkat daerah telah merampungkan laporan keuangan perangkat daerahnya (unaudited),” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Amran Mahmud juga menyampaikan dari skedul penyelesaian LKPD Wajo yang telah disusun, dijadwalkan paling lambat pada awal Maret 2022 akan disampaikan ke Inspektorat untuk dilakukan reviu.
Selanjutnya, ditargetkan pada 18 Maret 2022 LKPD Wajo unaudited tahun anggaran 2021 sudah dapat diserahkan ke BPK.
