“Sekretaris Kabinet) kan orang PDIP yaitu Pramono Anung. Kami kan sudah putus komunikasi dengan pemerintah, PKS apalagi,” ujar Usman.
Anggota DPRD Sulsel ini menyebutkan pihaknya sempat membahas dengan beberapa elit PDIP Sulsel untuk mendorong dilakukan pelantikan sebelum memasuki batas waktu 5 Maret.
“Kami sudah diskusi panjang. Bola ada di Jakarta. Tentu yang punya akses cukup ke sentrum kekuasaan hanya PDIP,” imbuh Usman.
Ketua Bidang Kehormatan PDIP Sulsel, Andi Ansyari Mangkona menuturkan pihaknya tak mungkin melakukan intervensi terkait percepatan agenda pelantikan terhadap Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur definitif.
Alasannya, kata dia, walau PDIP bagian dari partai pendukung pemerintah, namun semua proses yang telah berjalan harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
“SOP-nya di sana juga ada. Tidak bisa juga kami mendorong begitu saja. Walaupun kami juga partai pemerintah, tapi PDI perjuangan tidak pernah memanfaatkan kekuasaan,” katanya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulsel ini menyebutkan bila partainya tak pernah memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun partai. Sebab partai berlambang banteng itu itu tidak terbiasa melakukan hal tersebut.
“Tetapi kami hanya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Kalau memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan partai, itu tidak terbiasa dilakukan,” imbuh Ansyari. (Fahrul)
