MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Pendataan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih amburadul. Imbasnya, tak sedikit aset terancam diambilalih oleh pihak ketiga. Sebanyak 22 lahan SD dan SMP berproses di pengadilan.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyampaikan, persoalan aset ini menjadi salah satu isu yang akan dibahas dalam rapat koordinasi khusus (rakorsus). Dia mendorong setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) membentuk database untuk aset yang dimiliki.
“Kita akan canangkan pembuatan database atas aset-aset yang dimiliki SKPD saat rakorsus nanti,” jelas Danny, Selasa (8/3).
Tak hanya pembentukan database, kata dia, pihaknya akan membentuk kembali tim pemburu aset dengan berkolaborasi DPRD, termasuk aparat penegak hukum baik Kejari maupun Polrestabes Makassar.
“Kita juga bentuk pansus aset supaya secara politik dan hukum itu bisa diburu, kita perlu powerfull. Karena kalau kita hadapi ini barang-barang coba mi selidiki siapa-siapa yang di belakangnya itu mafia tanah,” bebernya. (*)
