MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Sejumlah Nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Sulsel, menyampaikan keluhannya terkait persyaratan dan penunjang pekerjaan mereka dalam aktivitas keseharian.
Bahkan, Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, bidang Ekonomi. Telah terima keluhan dari HNSI Sulsel, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Salah satunya terkait kesulitan pengurusan perizinan.
Mereka merasa terlalu dipersulit dengan begitu banyak aturan terbaru dalam bentuk Undang-Undang maupun Permen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI mengatur tentang perizinan.
Terkait keluhan dan aspirasi dilayangkan para Nelayan di Sulsel, Rusdi Masse Mappasessu sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan dan perikanan memfasilitasi dan memperjuangan aspirasi tersebut.
“Jadi ceritanya ada RDP HNSI dengan DPRD Provinsi Sulsel, karena Ibu Cicu (Rahmatika Dewi red) ketua komisi B dari NasDem. Maka bangun komunikasi sama saya, karena kebetulan saya di komisi IV DPR RI itu mitra KKP, makanya yaudah saya ajak kesini bertemu,” kata RMS saat usai bertemu rombongan Komisi B DPRD Sulsel, di Kedai Papa Ong, Jl. Rusa, Kota Makassar, Selasa (15/3/2022).
Ketua DPW NasDem Sulsel itu, berjanji akan memperjuangakan apa menjadi aspirasi nelayan di Sulsel untuk disampaikan saat RDP bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di DPR RI nantinya.
“Saya sudah ketemu mereka untuk mendengarkan aspirasinya seperti apa. Baik dari Dinas Sosil, DPRD Provinsi, asosiasi nelayan tadi, kita sudah mendapatkan bahan rekomendasi untuk ditindak lanjuti. Dan saya perjuangkan di pusat,” terang RMS memberikan harapan optimis.
Adapun permasalahan yang dihadapi Nelayan di Makassar dan Sulsel pada umumnya. Mulai Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi juga terkait sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan.
Selain itu, nelayan merasa kesulitan dalam mengurus dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Sertifikat Operasional Kapal (SLO). Selain itu, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) juga menuai keluhan dari nelayan.
“Aspirasi nelayan misalnya, sepwrti asuransi nelayan, kuotanya itu cuman beberapa ribu karena mengingat Sulsel banyak juga nelayannya. Makanya aspirasinya supaya ditambah terus,” kata mantan Bupati Sidrap dua periode itu.
“Ada juga soal pelayanan SPB yang menjadi keluhan utamanya nelayan, karena banyak masuk pelabuhan Paotere Makassar, sedangkan pelayanan SPB itu ada di Pelabuhan Untia, segingga pihak KKP membuka ruang untuk ada pelayanan di Pelabuhan Paotere,” jelas menambahkan.
Dia menambahkan, adapun saran yang diusulkan nelayan itu bahwa semu Pulau yang padat penduduk nelayan supaya ada SPB. Mereka bermohon agar dibukakan di beberapa Pulau-pulau besar yang padat penduduk.
“Hal ini agar, nelayan jangan dia tinggal di 100 mil kesana terus dia mau isi solar masuk Makassar, itu sudah butuh beberapa biaya,” terangnya.
Ketua OKK DPP NasDem itu menegaskan agar menyampaikan tuntutan dan aspirasi nelayan masyarakat Sulsel ini saat RDP bersama KKP dan DPR RI komisi IV di Gedung Senayan tanggal 29 Maret mendatang.
“Kebetulan pada tabggal 29 Maret ini, nanti ada RDP di komisi IV dan KKP. Tentu, saya akan sampaikan dan perjuangkan. Maka itulah yang akan nanti sampaikan ke pihak kementrian,” pungkas suami Wakil wali kota Makassar itu.
Sedangkan, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi menyatakan pihaknya melakukan RDP menerima pengaduan, mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi.
“Untuk itu, rekomendasi dikeluarkan kepada pihak berwenang untuk segera mencari jalan keluar terbaik dari pertemuan tersebut,” singkatnya. (Yad)
