WAJO, RAKYATSULSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel). Wajo termasuk daerah tercepat soal waktu pengumpulan.
Atas gerak cepat Pemkab Wajo, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang, menyampaikan apresiasinya. Itu disampaikan saat penyerahan LKPD TA 2021 Wajo di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Kota Makassar, Selasa (15/3).
Bupati Wajo, Amran Mahmud, yang datang menyerahkan langsung LKPD dan diterima Paula. Penyerahan LKPD Wajo hanya berselang sehari dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo yang menyerahkannya pada Senin (14/3/2022) kemarin. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, Wajo jadi daerah kedua tercepat.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas waktu penyerahan atau penyampaian LKPD paling lambat tiga bulan sejak tahun anggaran berakhir.
Ia meminta kepada jajaran Pemkab Wajo agar tidak cepat puas dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya.
“Saya berharap, dengan raihan opini WTP yang telah diperoleh sebelumnya agar menjadi spirit terus berbenah dan memperbaiki administrasi pertanggungjawaban keuangan daerah,” ucap Paula.
Setelah penyerahan LKPD hari ini, BPK akan melakukan pemeriksaan atau proses audit selama 60 hari. Setelah itu, Pemkab Wajo akan menunggu penyerahan hasil audit dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Sementara, Bupati Wajo, Amran Mahmud, mengapresiasi Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel bersama jajaran atas kesediaan menerima kunjungan serta menerima langsung LKPD Pemkab Wajo TA 2021.
Ketua ICMI dan IPHI Wajo ini juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan LKPD, khususnya seluruh Tim Penyusun LKPD Wajo TA 2021 sehingga berjalan sebagaimana mestinya.
