“Siapa bilang (melanggar aturan). Menurut dia (yang protes). Memangnya pemerintah ini suka melanggar pemerintah sendiri. Kita yang bikin, mana yang lebih tahu dia (protes) atau saya?. Masa kita yang bikin untuk dilanggar. Tidak mungkinlah. Jangan membawa RT/RW ini politik,” paparnya.
Diketahui, masalah ini diketahui muncul setelah masa jabatan Ketua RT/RW berakhir yang pada 23 Maret dipercepat. Danny mempercepat akhir masa jabatan RT/RW dengan mengeluarkan SK penunjukkan Penjabat (Pj) Ketu RT/RW.
Danny Pomanto menilai Perwali Ketua RT/RW yang lama sudah kadaluarsa atau tidak berlaku lagi per 2 Maret 2022 lalu, sehingga dibuat Perwali baru mengenai pengangkatan Pj untuk mengisi kekosongan itu. (Isak)
