“Pemulihan lingkungan dalam KK tentu yang sudah kita tambang. Kalau yang diluar KK bukan area tambang, kita juga akan komitmen untuk menghijaukan area diluar KK,” ungkapnya.
Saat ditanyai perihal tuntutan masyarakat adat yang masih sedang menggelar aksi unjuk rasa. Bahkan tiga diantara ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, Febriany enggan menanggapi terlalu jauh.
“Kalau CSR program comdev kita yang mengacu pada tiga pilar. Jadi kita membangun berdasarkan partisipasi aktif pemerintah masyarakat dan PT Vale. Jadi ada rencana induk BPM yang kita bentuk bersama, yang kita kawal bersama pak Bupati juga sangat aktif bersama kita berdialog karena ini hal yang penting,” sebut Febriany.
Segala program yang akan dibuat PT Vale kata Febriany selalu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah Luwu Timur juga masyarakat adat.
Febriany mewakili PT Vale mengaku sangat menghargai dan menghormati masyarakat ada. Hanya saja ia enggan menanggapi terkait polemik yang terjadi di Luwu Timur saat ini. Termasuk jalan keluar dari salah satu tuntutan BPMA (Badan Pekerja Masyarakat Adat) yang meminta dana CSR PT Vale diberikan pada masyarakat adat sebanyak 50 persen.
10 anak suku asli Luwu Timur ini yang terus mendesak diantaranya suku To Karun Si’E, suku To Padoe, suku To Tambee, suku To Konde, suku To Timampu’u, suku To Pekaloa, suku To Turea, suku To Beau, suku To Weula, dan suku To Taipa.
“Sekarang baru ada Ranperda masyarakat hukum adat, kita akan ikuti itu petunjuknya seperti apa. Tapi kalau saat ini kita menghormati dan menghargai masyarakat adat semuanya,” ungkapnya. (Isak)
