Seperti di Kabupaten Pangkep yang menghubungkan Kabupaten Bone, Jalan poros Pekkae Barru-Soppeng, Sidrap-Pinrang, Sapaya Malakaji di Kabupaten Gowa dan jalan Poros Hertasning-Pattalassang.
Bukan hanya itu, di Kota Makassar pun demikian. Jalan Poros Antang-Tamangapa yang merupakan kewenangan provinsi sudah beberapa kali ditambal, namun saat hujan turun. Jalan tersebut kembali berlubang. Bahkan masyarakat yang merasa kecewa dengan pemerintah provinsi menanam pohon pisang.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle mengatakan Biro Umum telah mengusulkan renovasi rumah jabatan pada anggaran pokok dan itu disetujui oleh DPRD. “Kalau yang kami setujui itu Rp 3,7 miliar. Tapi itu semuanya bukan fisik,” ujar dia.
Khusus ruas jalan Antang yang saat ini dikeluhkan oleh masyarakat Makassar, politisi Demokrat ini menyebutkan bila Gubernus Sulaiman ingin berpikir taktis itu bisa dia lakukan karena ada ruang anggaran diparsialkan.
“Kemarin pembahasan APBD 2022 kita di Komisi A mempertanyakan ada anggaran kurang lebih Rp 7 miliar. Anggaran operasional wakil Gubernur, kan saat ini sudah tidak ada wakil gubernur, anggaran itu bisa dimanfaatkan atau dialihkan,” ujar Selle.
Menurut dia, hal itu sisa inisiatif dari Biro Umum dan PUTR untuk melakukan koordinasi dengan persetujuan gubernur hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Disinggung soal ruas jalan yang masih rusak seperti Pangkep, Jalan poros Pekkae Barru-Soppeng, Sidrap-Pinrang, Sapaya Malakaji di Kabupaten Gowa dan jalan Poros Hertasning-Pattalassang, Selle menyebutkan anggaran tersebut sudah disetujui tinggal pemerintah provinsi mengerjakan ruas jalan tersebut.
“Semuanya sudah selesai dibahas dan semuanya sudah ada alokasi anggaran sesuai permintaan dinas terkait,” pungkas Selle. (HL)
