MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Wali Kota Gorontalo, Sulawesi Utara, H. Marthen A. Taha, SE, M.Ec.Dev berhasil menyandang predikat gelar Doktor dalam bidang antropologi kebijakan publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
Gelar tertinggi dalam akademik ini, ia peroleh setelah mampu mempertahankan disertasinya berjudul, “Implementasi Program Kartu Sejahtera di Kota Gorontalo” (Sebuah Pendekatan Antropologi Kebijakan Publik).
Sidang promosi doktor orang nomor satu Kota Gorontalo tersebut akan berlangsung pada Senin 28 Maret 2022 di Unhas Makassar. Prof. Dr. Mahmud Tang, MA selaku (Promotor), Prof. Dr. Munsi Lampe, MA (Co-Promotor) dan Prof. Dr. Ansar Arifin, MS (Co-Promotor).
Dalam ringkasan disertasi diterima awak media di Makassar, Sulawesi Selatan. Marthen A. Taha menyampaikan bahwa tujuan penelitian judul menganalisis dan menjustifikasi kebijakan pelaksanaan program unggulan kartu sejahtera di kota yang dipimpinya.
“Juga menemukan dan mengkonstruksi teori tentang hambatan dan tantangan
implementasi program unggulan kartu sejahtera,” katanya dalam isi disertasi.
Alumni (SI) Jurusan Ekonomi di Universitas Sam Ratulangi itu menyebutkan, manfaat penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan teoritik terhadap ilmu antropologi, khususnya antropologi kebijakan publik yang terkait dengan analisis dan konstruksi teori terhadap program pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota Gorontalo yang telah merancang dan mengimplementasi program kartu sejahtera.
Lanjut pokitisi Golkar itu. Penelitian implementasi program kartu sejahtera di Kota Gorontalo ini secara praktis memberikan manfaat bagi OPD yang menangani program unggulan kartu sejahtera.
“Dapat mengembangkan kualitas program dan menjadikan penelitian ini sebagai pedoman atau panduan dalam melaksanakan program yang inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Gorontalo,” jelas lulusan Magister (S2) Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Gajah Mada ini.
Disebutkan dalam ringkasan disertasi. Secara implisit, pelaksanaan program unggulan kartu sejahtera yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo berhubungan dengan kebijakan publik.
Antropologi kebijakan sebagai bidang kajian, amat dipengaruhi oleh tulisan Shore & Wright (2003) yang menjelaskan kebijakan sebagai teks kultural, alat klasifikasi, narasi yang dipakai untuk menjustifikasi atau mengkritik kondisi sekarang, atau alat retorika dan formasi diskursif yang berfungsi untuk menguatkan satu pihak atau malah mengeksklusi pihak lain.
“Keduanya berkeinginan membuka
kemungkinan baru yang lebih luas dari kepengaturan, kuasa, dan perubahan sosial yang membentuk kehidupan sosial hari ini,” tuturnya.
Lanjut Gorontalo, 29 Agustus 1959 itu, untuk menganalisa pelaksanaan Program unggulan kartu sejahtera di Kota Gorontalo, bisa dapat menggalinya melalui pendekatan teori-teori implementasi kebijakan publik dengan paduan analisis pendekatan antropologi kebijakan.
Dimana analisis perilaku lembaga dan antar lembaga dalam penentuan implementasi. Program kartu sejahtera melalui analisis proses kebijakan program unggulan kartu sejahtera, fragmentasi
budaya masyarakat dibawa secara bersamaan untuk masuk ke dalam semantik sosial baru.
Dalam operasionalisasi kebijakan (work of policy) diberlakukan kegiatan untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi masyarakat dan gagasan ke dalam cara yang baru, sehingga bisa dipahami bahwa kebijakan tersebut adalah wahana yang sangat berkuasa untuk melakukan perubahan sosial.
“Kebijakan program unggulan kartu sejahtera bisa menyediakan instrumen untuk mengkonsolidasikan legitimasi dari tertib sosial yang sudah ada atau menyediakan rasionalisasi dari perubahan tatanan masyarakat, atau pergeseran atas tertib sosial yang sudah mapan,” terangnya dalam buku disertasi.
Lebih jauh, suami Hj Jusmiati Taha Kiai Demak itu menuturkan, pelaksanaan program kartu sejahtera diilhami oleh perspektif government totality yang menggaris bawahi kebijakan sebagai cara untuk membentuk perilaku manusia, proses subjektifikasi atau pembentukan subjek, dan praktik diskursif.
Praktik kebijakan tentang pelaksanaan program kartu sejahtera adalah hasil dari transfer dan mutasi yang pernah beroperasi di Indonesia dalam bantuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Proses ini dapat disebut imitasi dan
mobilitas kebijakan (policy mobility) dengan melibatkan kekuasaan praktik diskursif, pertimbangan norma dan subjektivitas pemerintah dalam menetapkan program,” terang pria yang menamatkan SDN II Gorontalo, tamat tahun 1971.
Dia menambahkan, komitmen pelaksana program kartu sejahtera memfokuskan kepada rincian yang konkrit dari tingkah laku dan penawaran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, pemangku adat dan pemuka agama di kota Gorontalo.
Komitmen terhadap pelaksana program kartu sejahtera juga sangat dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yang terkait dengan tugas-tugas sebagai kelompok kerja (Pokja).
Komitmen pelaksana program unggulan kartu sejahtera adalah kesepakatan bersama dengan seluruh instansi terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk
menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam kaitannya dengan pelaksanaan program tersebut di Kota Gorontalo.
“Tidak mudah untuk menjaga stabilitas jaringan dimaksud, karena tentunya terdapat berbagai kepentingan yang diemban oleh masing-masing instansi yang terlibat,” katanya.
“Disinilah komitmen instansi yang
didalamnya terdapat Pokja dan OPD dibutuhkan untuk tidak mengedepankan kepentingan masing-masing dalam mencapai tujuan program kartu sejahtera di Kota Gorontalo,” sambung dia.
Sebagai kesimpulan, dia menyebutkan kebijakan pelaksanaan program unggulan kartu sejahtera telah mampu mensejahterakan rakyat melalui program yang diisitilah dengan “Program Gratis Dari
Lahir Sampai Mati (meninggal)”.
Program tersebut juga tidak membatasi masyarakat mampu atau tidak mampu karena masyarakat terkonsolidasi dan dilegitimasi dengan baik oleh aturan tentang kartu sejahtera dan mampu membentuk perilaku diskursif
masyarakat.
“Dengan adanya komitmen dan dukungan masyarakat, dapat menjadi ikatan psikologis dan organisatoris yang ditandai dengan tingginya tingkat kepercayaan dan penerimaan, ketertarikan masyarakat, meningkatkan loyalitas pemerintah, meningkatkan komitmen dan etika birokrasi,” jelasnya.
Hal tesebut tampak dari koordinasi birokrasi yang selalu terjalin dengan baik, sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan kartu sejahtera, pemerintah dan masyarakat sangat berantusias menerima kebijakan tersebut.
Hingga saat ini, respon masyarakat terhadap pelaksanaan program unggulan kartu sejahtera sangat beragam dan program tersebut diinformasikan dengan baik melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Kelompok Kerja (Pokja), Kecamatan, Lurah, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Media Massa, Media Sosial pamflet, leaflet, spanduk, baliho dan Surat kabar lokal.
“Seluruh proses tersebut mampu mengubah pengetahuan, membentuk pola persuasi, pengambilan keputusan dan konfirmasi pemerintah apabila terdapat hambatan dari program tersebut,” tuturnya.
Sambung dia, Masyarakat kota Gorontalo pada dasarnya sangat puas dengan kehadiran (9) sembilan program kartu sejahtera. Hal tersebut tampak nyata dari refleksi pemikiran yang ada pada masyarakat kota Gorontalo, antara lain.
Pertama, program gratis biaya persalinan atau kelahiran. Program tersebut dapat meringankan biaya persalinan sehingga kelurga dapat menggunakan uangnya untuk keperluan lainnya.
Kedua, program gratis biaya akte Kelahiran, KTP dan KK. Program tersebut sangat mudah pengurusannya karena adanya dukungan birokrasi dan pelayanan publik yang memadai.
Ketiga, gratis biaya kesehatan di puskesmas dan rumah sakit (berlaku secara nasional). Dari program tersebut dapat meringankan biaya perawatan dan pengobatan.
Keempat, program gratis biaya
Pendidikan (dari SD sampai SMA). Program tersebut sangat bermanfaan karena mampu meningkatkan mutu sekolah, mutu para guru dan murid serta dapat memonitoring dan mengevaluasi kesanggupan orang tua murid dalam menyekolahkan anaknya.
Kelima, program gratis pemberian fasilitasi usaha mikro. Masyarakat yang menerima bantuan ini sangat puas karena usaha mereka dapat meningkat dan terjadi modernisasi pengelolaan dana, karena dana tersebut ditranfger langsung ke rekening penerima untuk meminimalisir praktik korupsi.
Keenam, program gratis biaya izin usaha. Program tersebut mampu membuka lapangan usaha baru dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya.
Ketuju, gratis biaya akte nikah Program Gratis Biaya Akte Nikah. Program ini juga mampu mengubah stigma masyarakat tentang administrasi pernikahan yang rumit dan mampu meringankan biaya pernikahan karena telah digratiskan oleh pemerintah.
Kedelapan, program gratis biaya Ambulance dan pemakaman. Program tersebut mampu menjadi
barometer dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hal ini tampak nyata dari pelayanan responsif tenaga medis dan tenaga ambulan dalam memberikan pelayanan secara maksimal apabila masyarakat membutuhkan bantuan kesehatan dan pemakaman.
Kesembilan, program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD). Program ini juga mampu membantu dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan meingkatkan gizi masyarakat karena mendapatkan bantuan bahan pangan yang memadai.
“Dari segi pencapaian, program kartu sejahtera secara maksimal telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam beberapa aspek antara lain. Kesejahteraan sosial, yaitu sangat membantu individu dan kelompok untuk meningkatkan standart hidup dan kesehatannya,” jelasnya.
“Juga aspek kependudukan, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena mereka menjadi semakin terampil, kreatif, terbuka menerima modernitas, memiliki pendapatan yang cukup dan partisipasi politik yang sangat tinggi dalam setiap momen politik yaitu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Walikota,” sambung sebelum menutup disertasi.
Berikut profil Walikota Gorontalo, H. Marthen A. Taha, SE, M.Ec.Dev
Nama : H. Marthen A. Taha, SE, M.Ec.Dev
TTL : Gorontalo, 29 Agustus 1959
Pekerjaan : Walikota Gorontalo
Agama : Islam
Alamat : Jl. Apel I RT/RW 01/05 Huangobotu Gorontalo
Nama Istri : Hj. Jusmiati Taha Kiai Demak
Anak :
1. Rifka Pratiwi Martini Taha
2. Rizky Fitrah R. Taha
3. Ria Kurnia Puspitasari
Orang Tua
Ayah : Agus Taha (almarhum)
Ibu : Jani Ibrahim (almarhumah)
Riwayat Pendidikan :
1. SDN II Gorontalo, tamat tahun 1971
2. SMEP Negeri Gorontalo, tamat tahun 1974
3. SMEA Negeri Gorontalo, tamat tahun 1977
4. S1 Jurusan Ekonomi di Universitas Sam Ratulangi, lulus tahun 1986
5. S2 Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Gajah Mada, lulus
tahun 2008. (*)
