Namun, kata dia, kekurangan penggunaan e-voting, khususnya di Sulsel, yakni masih ada daerah yang belum tembus jaringan internal khususnya wilayah pedalaman dan pegunungan. “Belum memungkinkan semuanya,” bebernya.
Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sulsel Muhammad Haikal mengatakan keunggulan dan kelemahan sistem tersebut akan tergantung dari penyelenggara.
Menurut dia, PKB senantiasa menghormati hal menjadi keputusan penyelenggara pemilu di 2024. Namun, dia menuturkan perkembangan teknologi menuntut agar semua kegiatan berbasis pada IT.
“Perkembangan teknologi hal yang tidak bisa dibendung dalam perkembangan masyarakat, karena teknologi akan mempermudah urusan manusia,” ujar Haikal.
Haikal mengatakan, wacana e-votting tentu memiliki risiko tersebdiri. Namun, sebagai partai politik sadar akan resiko yang akan dihadapi bantinya. “Bahwa teknologi tentu memiliki risiko, sehingga inilah yang harus diantisipasi,” jelasnya.
Lantas, bagaimana partainya menyiapkan diri bila sekiranya e-voting benar-benar ditetapkan? Dia menegaskan pihaknya sangat mendukung karena memudahkan dalam pemilu nantinya.
“Jika memudahkan dan bisa mengantisipasi risiko yang akan dihadapi, tentu kami setuju untuk digunakan,” ujar dia.
Ketua DPD Gerindra Sulsel, Iwan Darmawan Aras tak mempermasalahkan usulan tersebut asalkan, kata dia, Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara siap melaksanakan sistem tersebut.
“Selaku parpol peserta pemilu, Gerindra ikuti mekanisme jika diterapkan. Tapi, kembalikan kepada KPU selaku penyelenggara pemilu, siap tidak menerapkan sistem e-voting di Pemilu 2024,” ujarnya.
