“Untuk penguatan akuntabilitas ini, kami melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP di setiap perangkat daerah melalui kompetisi untuk memotivasi pimpinan OPD dalam peningkatan akuntabilitas di OPD masing-masing dan memberikan penghargaan kepada 3 kepala OPD berkinerja terbaik,” jelasnya.
Amran Mahmud melanjutkan, untuk area penguatan pengawasan, dilakukan penyusunan regulasi terkait gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengaduan masyarakat, whistle blowing system, penanganan benturan kepentingan, serta pencanangan pembangunan zona integritas dengan melibatkan seluruh OPD.
“Sehingga berdasarkan hasil survei penilaian integritas oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tahun 2021 menunjukkan Pemerintah Kabupaten Wajo mendapatkan angka 74,6 di atas rata-rata nasional yaitu 72,4 terkait hal tersebut. Dan juga membawa kepada level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP (Aparat pengawasan Intern Pemerintah) tahun 2021 masing-masing berada berada pada level 3,” ungkapnya.
Pada area delapan yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Amran Mahmud menjelaskan bahwa Pemkab Wajo melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara elektronik secara semesteran.
Kemudian, pelayanan publik bukan sekadar pelayanan administrasi kepada masyarakat, tetapi lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada 3L (laleng/jalan, ledeng/air, lampu/listrik).
“Untuk laleng atau jalan, kita mengalokasikan anggaran Rp401,5 miliar sejak tahun 2019 hingga 2021. Sementara, untuk ledeng atau air, data tahun 2021, telah diupayakan penyediaan akses air minum kategori layak dan aman bagi masyarakat Kabupaten Wajo sebesar 88,53 persen. Juga untuk lampu atau listrik, telah dilakukan pemasangan listrik gratis bagi 790 rumah tangga tidak mampu dan 971 titik PJU (penerangan jalan umum) di wilayah desa/kelurahan,” urainya.
Amran Mahmud menutup paparannya dengan menjelaskan capaian ekonomi makro Wajo tahun 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Wajo berada pada angka 6,77 persen sekaligus tertinggi ketiga di Sulsel.
Juga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 69,62 persen dan pendapatan per kapita naik menjadi Rp58,83 juta per tahun. Lalu angka kemiskinan turun menjadi 6,46 persen dan pengangguran terbuka turun menjadi 4,32 persen.
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan terima kasih dan apresiasi dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing. Kami selalu berupaya melakukan yang terbaik, tentu kami masih terus membutuhkan arahan dan bimbingan dari jajaran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta sinergi dari semua pihak,” tutupnya. (*)
