MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Bupati Wajo, Amran Mahmud, tampil menjadi pembicara pada Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Republik Indonesia di Hotel Claro, Kota Makassar, Kamis (31/3).
Orang nomor satu di Bumi Lamaddukelleng ini tampil memaparkan capaian hasil peniliaian Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Wajo 2020 yang mendapatkan predikat B. Hasil penilaian RB tahun 2020 yang rilis pada 2021 lalu, hanya Wajo dan Kota Makassar mendapatkan predikat B di antara 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan (Sulsel).
Pada FKK yang dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Abdul Hayat, mewakili Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Amran Mahmud bersama Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto, didaulat membawakan paparan dengan judul Best Practice Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah untuk Mencapai Indeks RB Baik.
Namun, Wali Kota Makasaar belum sempat hadir pada kesempatan ini. Selain Amran Mahmud, turut hadir sebagai pembicara kunci, yakni Deputi Bidang Koordinasi (Bidkoor) Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur) Kemenkopolhukam, Marsda TNI Arif Mustofa.
Lalu narasumber lainnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) diwakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Sugeng Hariyono, serta Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Erwan Agus Purwanto.
Sementara, para peserta FKK terdiri atas para bupati/walikota se-Sulsel, Kepala Biro Organisasi Sulsel, Inspektur Sulsel, para inspektur dan kepala bagian organisasi kabupaten/kota se-Sulsel, serta undangan lainnya.
Deputi Bidkoor Kominfotur Kemenkopolhukam, Marsda TNI Arif Mustofa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan Bupati Wajo memenuhi permintaan Kemenkopolhukam sebagai narasumber pada FKK ini.
“Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Wajo dengan predikat B sekaligus tertinggi dari seluruh kabupaten di Sulsel sehingga kami minta kesediaan untuk memberikan pemaparan terkait praktik terbaik pelaksanaan RB untuk mencapai indeks RB terbaik,” ucapnya.
Amran Mahmud pun tampil dengan percaya diri membawakan paparannya yang memuat delapan area perubahan RB.
“Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wajo selama 2020-2021 berada pada kategori B dan menjadi satu-satunya kabupaten di Sulsel yang meraih kategori tersebut,” ujar kepala daerah bergelar doktor ini.
