Pengamat kebijakan publik, Bastian Lubis menilai permintaan DPRD Sulsel untuk mengelola dan menyalurkan dana CRS pada masyarat tak jadi persoalan.
Hanya saja, perlu pengawasan ketat sebab dana sosial tersebut harus betul-betul ditujukan pada wilayah atau daerah yang terdampak akibat aktivitas tambang.
“Itu sudah suatu kewajiban semua perusahaan bukan PT Vale saja. Itu dana sosial yang dikembalikan ke tempat asal. Yang jadi masalah nantinya kalau CSR itu dilarikan ke tempat lain. Sementara dana CSR itu tujuannya untuk pengembangan masyarat sekitar tambang atau yang merakan langsung merakan dampaknya,” ujar Bastian.
Rektor Universitas Patria Artha itu juga mengatakan dalam pengaturan dana CSR tak jadi soal jika dimasukkan dalam APBD Provinsi maupun daerah itu sendiri. Hanya saja DPRD selama ini dinilai kurang memperhatikan masyarakat sekitar tambang.
Posisi PT Vale sendiri juga disebut sudah suatu keharusan untuk membantu dan memberikan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah kelola mereka baik melalui dana CSR maupun bantuan secara langsung tanpa melalui pemerintah.
“PT Vale wajib memberikan sumbangan untuk rehabilitasi lingkungan, apakah dalam bentuk modal atau uang secara langsung. Kan yang rusak lingkungannya itu masyarakat disekitar tambang,” terang dia. (Fah-Cr3)
