MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulsel harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) Kabupaten Enrekang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di aula Kanwil, Kamis (7/4).
Kepala Kanwil Sulsel Liberti Sitinjak menyampaikan, pihaknya memberi apresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang mensejahterakan warganya dalam bidang perlindungan pangan dengan menyusun Ranperda.
Lalu, regulasi ini diharmonisasi di Kanwil sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
“Semoga rapat harmonisasi ini dapat menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah yang memenuhi asas pembentukan maupun asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik, serta berperspektif hak asasi manusia,” kata Liberti Sitinjak, Kamis (7/4).
Terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Enrekang Addi menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel yang telah membantu dalam proses harmonisasi Ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Enrekang.
Ia berharap adanya masukan dari tim Kanwil Sulsel agar Perda yang disusun betul-betul bermanfaat untuk masyarakat Enrekang.
“Jumlah penduduk setiap tahunnya bertambah, otomatis diikuti dengan kebutuhan pangan juga pasti bertambah,” tukas Addi.
Sementara, sambung Addi, di lain pihak pemanfaatan lahan di Enrekang setiap tahunnya banyak sekali lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan untuk perumahan dan kegiatan-kegiatan lain. Hal ini akan mengurangi potensi produksi pangan.
“Sehingga untuk mendukung kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional, pemerintah perlu membuat suatu aturan untuk melindungi lahan lahan pertanian, khususnya lahan pertanian pangandi Enrekang,” ujar Addi. (*)
