PAREPARE, RAKSUL — Aksi demonstrasi 11 April 2022 di Parepare berlangsung damai. Tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi peduli Indonesia (API) diterima DPRD.
Kordinator Aksi Muhammad Zaldi menyampaikan lima tuntutannya ke DPRD Parepare. Mereka menolak penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Menolak kenaikan PPN 11%. Menolak kenaikan BBM, menolak pemindahan ibukota negara. Ia mendesak pemerintah agar mengutamakan pemulihan ekonomi nasional.
“Kami ingin semua tuntutan ini ditindaklanjuti dan diteruskan oleh DPRD Parepare. Tuntutan kami ini merupakan aspirasi masyarakat Parepare,” ucap dia.
Setelah menyampaikan aspirasi, mahasiswa diterima ke dalam ruang rapat paripurna DPRD Parepare. Hasilnya, DPRD menyepakati semua tuntutan mahasiswa.
Kesepakatan itu dituangkan dengan menandatangani MoU antara mahasiswa dan DPRD Parepare. Sebelum menandatangani, Ketua DPRD Parepare menyampaikan isi MoU tersebut.
“DPRD sepakat menetapkan regulasi Perda dalam hal stabilisasi harga bahan pokok. DPRD akan melakukan sidak serta pengawasan lapangan. DPRD bersedia menerima tuntutan tersebut sampai DPR RI dan pemerintah pusat. Serta memberikan bukti bahwa tuntutan telah disampaikan,” kata Legislator Golkar itu.
Selain itu, DPRD berupaya mengusut tuntas mafia minyak goreng di Parepare. Nurhatina tak lupa menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang berlangsung damai dari Mahasiswa Parepare.
“Terimakasih telah menyampaikan aspirasinya dengan damai. Tugas kami yakni menindaklanjuti dan meneruskan tuntutan adik-adik mahasiswa ke pusat,” pungkasnya.
Usai tuntutannya diterima, ratusan peserta aksi itu bubar dengan tertib. (*)
