BULUKUMBA, RAKYATSULSEL – Komisi C DPRD Bulukumba melakukan rapat monitoring dan evaluasi triwulan I tahun Anggaran 2022 dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Bulukumba, Selasa (12/4/2022).
Rapat evaluasi yang dipimpin Ketua Komisi C, Andi Zulkarnain Pangki (F-PAN), dihadiri anggota Komisi C; Zulkifli Saiye (PDIP), Andi Erlina Halmin (PKB), H Supriadi H. Beddu (Hanura) serta Wakil Ketua DPRD Bulukumba, H Patudangi Azis (Gerindra).
Tahun anggaran 2022 ini, Dinas Perumahan Pemukiman mendapat alokasi anggaran lebih dari Rp22 Miliar. Namun, dalam rapat evaluasi tersebut, terungkap realisasi anggaran dinas Perumahan Pemukiman masih sangat rendah.
Kepala Dinas Perumahan pemukiman, Djunaidi Abdillah, pun mengakui capaian realisasi anggarannya baru mencapai 8 persen.
Ia mengatakan, pelaksanaan pembangunan belum menyentuh fisik, saat ini masih tahap kelengkapan dokumen serta bukti perencanaan termasuk pembangunan kawasan Pantai Merpati Bulukumba. Rencana awal konstruksi dilaksanakan pada bulan Juli 2022.
“Pembangunan memerlukan beberapa tahapan sehingga diharapakan dapat dikerjakan secepatnya karena semua tahapan memerlukan waktu dan proses,” kata Djunaidi Abdillah, didepan anggota Komisi C DPRD Bulukumba.
Sementara itu, Anggota Komisi C, Zulkifli Saiye, mengatakan apa yang disampaikan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman tidak sesuai dengan keinginan Bupati, khususnya terkait percepatan pembangunan.
“Kenapa sampai sekarang pembangunan fisik belum ada yang jalan, molor semua,” kata Zulkiflie Saiye.
Ia mengatakan, Dinas Perumahan Pemukiman mendapat anggaran Rp22 Miliar. Namun, dari jumlah tersebut baru Rp1 Miliar lebih yang terealisasi atau 8 persen.
“Seharusnya progres pembangunan dilakukan sesuai dengan perencanaan. Kita butuh komitmen dari pemerintah daerah terkiat dengan percepatan pembangunan, sehingga sesuai dengan tagline Dikerja Bukan Dicerita,” pinta Zulkiflie Saiye. (Sal)
