“Aspek yang dinilai lemah perlu dicarikan solusi sehingga pada penilaian berikutnya dapat lebih baik. Adapun aspek yang dinilai baik perlu dipertahankan atau ditingkatkan lagi,” jelasnya.
Kepala daerah bergelar doktor ini mengatakan, penilaian SAKIP menitikberatkan pada tingkat akuntabilitas serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan berorientasi kepada hasil.
Predikat RB atau indeks RB tidak saja menjadi ukuran perbandingan kinerja antardaerah. Lebih jauh lagi, pemanfaatan instrumen RB ini untuk menuju pemerintahan akuntabel, bersih, kapabel, dan mampu mewujudkan pelayanan publik berkualitas.
“Untuk itu kita harus berbenah dan berusaha lebih keras lagi. Jangan sampai nilai kita stagnan atau malah turun. Keluhan masyarakat yang tidak segera kita tindak lanjuti akan mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat. Di medsos (media sosial) kita sering menyaksikan bagaimana tuntutan masyarakat sangat tinggi akan pelayanan yang berkualitas. Ini semua harus terus kita tingkatkan,” harapnya.
Sekadar diketahui, untuk 2021, kualitas pelayanan publik dinilai Ombudsman melalui penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Di Sulsel, Wajo masuk dalam zona kuning bersama 18 kabupaten/kota lainnya, sementara ada 3 kabupaten yang berhasil masuk zona hijau, dan 2 lainnya masuk zona merah.
Turut hadir pada kegiatan ini, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Wajo, Armayani, bersama para staf ahli bupati, Asisten Sekda, kepala perangkat daerah, camat, serta undangan lainnya. (*)
