MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar telah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) untuk triwulan pertama. Hasilnya, ada 38 OPD Pemkot Makassar masih sangat rendah, bahkan masuk kategori rendah. Realisasinya masih 8 persen.
Sekertaris Bappeda Makassar, Hamka mengatakan, minimnya realisasi atau serapan anggaran lantaran dominan belanja barang dan jasa OPD sementara proses administrasi. Itu, dinilai masih wajar lantaran hal ini acap kali terjadi di awal tahun.
“Tadi rapat monev, mereka sampaikan alasan serapan anggaran rendah. Rata-rata karena administrasi masih proses sementara untuk belanja modal itu persiapan dokumen lelang dan ada juga yang sudah diajukan ke ULP untuk dilelang,” tandas Hamka, Rabu (13/4).
Berdasarkan data, dari total Rp4,96 triliun pagu anggaran Pokok 2022 hingga triwulan pertama realisasinya hanya Rp288,31 triliun. “Masih ada sisa anggaran Rp4,67 triliun,” singkat Hamka.
Dari semua OPD yang masuk zona merah, terdapat tiga OPD yang realisasinya masih 0 persen. Yakni, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Bagian Perekonomian, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
“Kalau Dinas PU itu realisasinya masih di bawah 1 persen, baru sekitar Rp4,7 miliar dari pagu Rp897,6 miliar,” tuturnya.
Hamka menjelaskan untuk kategori sedang dengan capaian 9-17 persen tercatat ada 22 OPD. Sedangkan kategori tinggi dengan capaian 18-25 persen hanya dua OPD. Keduanya yaitu Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).
“Realisasi keuangan BPM itu sudah 45,25 persen atau Rp8,36 miliar dari pagu Rp18,49 miliar. Sedangkan DPPPA sudah 24,4 persen atau Rp4,03 miliar dari pagu Rp16,51 miliar,” bebernya.
Hamka meminta kepada seluruh OPD yang capainnya masih di bawah rata-rata untuk segera melakukan percepatan. “Idealnya itu realisasi triwulan pertama sekitar 25 persen,” jelasnya. (*)
