TORUT, RAKYATSULSEL - Pemerintahan Yohanes Bassang - Frederik Victor Palimbong atau Ombas-Dedy memasuki usia setahun, tepat 26 April mendatang. Namun, sepanjang memimpin Toraja Utara tak ada perubahan signifikan justru mengalami kemunduran.
Itu, bisa dilihat salah satunya kebijakan yang tidak tepat sehingga timbul hak interpelasi dari DPRD Toraja Utara untuk pemerintahan Ombas-Dedy. Sorotan ini datang dari Diaspora Toraja Utara.
Salah satu Diaspora Torut, Djuli Mambaya atau yang akrab disapa DJM mengatakan pemerintahan Ombas-Dedy dalam setahun ini tidak membawah perubahan atau kemajuan. Justru mengalami kemunduran, karena hampir semua kebijakan yang diambil tidak melalui pertimbangan dan bahkan tidak mendengarkan pejabat lingkup Pemkab Torut.
"Banyak tindakan Ombas yang dianggap tidak mencerminkan seorang bupati yang bijak, bahkan dalam pemerintahannya lebih banyak menunjukan arogansi dan keegoisanya," ucap Djuli, Jumat (15/4).
Sambung Djuli, Ombas tidak memperlihatkan karakter seorang pembina dan pengayom bagi semua partai politik yang ada di Torut. Di mana bupati terpilih itu malah melakukan kudeta terhadap Wabup Torut sebagai Ketua Golkar.
"Itu sebagai tanda bahwa tidak ada penghargaan kepada pasangannya, bahkan menunjuk adek kandungnya sebagai ketua fraksi Golkar di DPRD Torut," ucapnya.
Tak berhenti disitu, dalam menjalankan roda pemerintahan, lanjut Djuli, pemerintahan Ombas tidak mendengarkan masukan, telaan dari staf ahli atau kepala OPD yang ada. Padahal mereka paham tentang tupoksi di masing-masing OPD.
"Ombas lebih mendengarkan orang-orang disekelilingnya yang tidak paham tentang pemerintahan. Sehingga yang terjadi sekarang ini pemerintahan di Torut bukannnya menyalami kemajuan malah mengalami kemunduran," ungkapnya.
"Sebagai bukti sebelumnya lima tahun berturut-turut Torut mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) malah sekarang tidak lagi," tambahnya.
Sebagai salah satu diaspora Toraja dirinya berharap bupati terus membangun sinergitas dengan wakil bupati, kepala OPD dan lebih mendengarkan OPD dibanding orang l karena mereka lebih tahu tentang pemerintahan untuk menghasilkan program sinergi dengan program-program yang ada di APBD bukan program tambahan yang tidak tertuang dalam APBD. (Ely)
