Adapun Komisioner Bawaslu Makassar, Sri Wahyuningsih menuturkan sejauh ini pihaknya belum melakukan pembahasan anggaran pengawasan khususnya honor ad hoc. Namun dia memprediksi, nilai yang akan diminta tak akan beda jauh dari Pilwalkot 2020.
"Baru kita susun ini untuk diusulkan ke Pemkot. Tapi kemungkinan tidak jauh dari Pilwakot 2020 sekitar Rp19 miliar dan itu tidak jauh-jauh dari itu," ungkapnya.
Sri menjelaskan, alasannya karena regulasi atau aturan yang menjadi acuan masih yang aturan saat Pilwalkot 2020 lalu.
"Kemungkinan besar kegiatan kita yang kemarin 2020 tidak jauh beda dengan 2024 nanti. Kalau ada perubahan tidak terlalu banyak," paparnya. (fahrul)
