MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Sulawesi DPP Partai Golkar, Muhidin M Said bertemu dengan politikus Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin. Pertemuan itu terungkap pada sebuah foto yang beredar di media sosial.
Dalam foto tersebut, hadir juga Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPP Golkar, Andi Rukman Nurdin. Lokasi pertemuan diketahui di lantai 10, Hotel Claro pada awal pekan ini. Lalu, apa isi pertemuan tersebut?
Muhiddin menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan silaturahmi kawan lama.
"Bukan politik. Saya dan IAS sudah berteman lama. Nostalgia tepatnya," kata Muhiddin, Selasa (19/4/2024).
Salah satu obrolan spesial dalam pertemuan itu adalah kisah-kisah ketika Laporan Pertanggungjawaban (LPj) BJ Habibie sebagai Presiden Indonesia ditolak dalam Sidang MPR pada 1999.
Muhiddin berstatus anggota MPR RI ketika itu, sementara IAS sedang masa persiapan ketika dia terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel di tahun yang sama. IAS ketika itu menjabat Ketua AMPI Sulsel dan Ketua Biro Pemuda dan Olahraga DPD I Golkar Sulsel.
Muhiddin berkisah, dirinya dan IAS bagian dari saksi hidup setelah penolakan LPj yang menjadi alasan BJ Habibie enggan mencalonkan diri lagi sebagai presiden.
Ketika itu, hampir seluruh tokoh Sulsel yang ada di Jakarta sepakat untuk menyampaikan aspirasi kepada BJ Habibie untuk maju kembali. Mengingat prestasinya selama memimpin tidak sedikit. Seperti menstabilkan nilai rupiah dan menguatkan pondasi ekonomi. Sayang upaya ini tidak berbuah.
Alasan utamanya hanya satu. Pria kelahiran Parepare itu menganggap anggota MPR RI adalah perwakilan suara seluruh bangsa Indonesia. Jika ditolak oleh mayoritas anggota MPR, sama dengan penolakan oleh mayoritas bangsa Indonesia.
"Itu adalah sikap agung seorang pemimpin. Dalih bujukan bahwa lembaga itu (MPR-red) dipenuhi dengan kepentingan politik dan belum tentu menjadi suara hati mayoritas warga Indonesia tidak menggoyahkan tekadnya untuk tahu diri. Sejujurnya, ada hakikat siri' na pacce yang dipegang Habibie ketika itu. Perlu diteladani oleh pemimpin-pemimpin di daerah," kenang Muhiddin.
Lalu, apakah ada obrolan menyinggung status IAS yang saat ini banyak diisukan akan pindah partai?
"Belum," singkat Muhidin.
Tanpa penjelasan ini, pertemuan Muhiddin dan IAS bisa berkembang seolah isyarat IAS akan pindah ke Partai Golkar. Maklum, IAS menjadi incaran sejumlah partai seusai tak diberi amanah memimpin Partai Demokrat Sulsel.
DPP lebih memilih Ni'matullah memimpin kembali Demokrat Sulsel dan mengabaikan realita LPJ Nimatullah ditolak dalam Musda DPD Demokrat Sulsel. Juga mengenyampingkan suara 16V DPC yang memilih IAS dan berpihak kepada 8 DPC pemilih Ni'matullah. (*)
