"Kita patut bersyukur dan mengapresiasi kinerja seluruh stakeholder terkait. Tentu ini adalah prestasi kita semua sehingga tentu harus terus kita pertahankan, bahkan harus terus kita tingkatkan," ucap Amran Mahmud yang dikonfirmasi di sela-sela kegiatannya, Kamis (28/4).
Khusus kepada perangkat yang berkaitan langsung dengan dimensi IPM, Amran Mahmud meminta untuk terus mengupayakan peningkatan dari tiap dimensi tersebut.
"Saya percaya dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas kita semua bisa terus meningkatkan IPM Kabupaten Wajo yang nantinya akan menyejahterakan masyarakat," tutur Amran Mahmud.
Untuk peningkatan IPM ini, BPS Wajo punya rinciannya. Untuk dimensi kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir di Wajo meningkat 0,13 tahun dari 67,35 tahun pada 2020 menjadi 67,48 tahun pada 2021.
AHH saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
Selanjutnya, dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat sebesar 0,01 tahun dari 13,14 tahun pada 2020 menjadi 13,15 tahun pada 2021. Angka HLS ini didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan anak pada umur tertentu di masa mendatang.
Kemudian, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) juga meningkat 0,24 tahun dari 6,81 tahun pada 2020 menjadi 7,05 tahun pada 2021. Angka RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
Sementara, untuk perekonomian, pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) Wajo meningkat Rp119.000 dari Rp12.386.000 pada 2020 menjadi Rp12.505.000 pada 2021.
Besaran nilai tingkat daya beli atau PPP menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk. Makin besar nilai indeks daya beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk makin baik.
Selain ketiga dimensi di atas, IPM juga dipengaruhi faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. (*)
