MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pengadaan 26 Drone di Dinas Pemadam dan Kebakaran (Damkar) Kota Makassar tender gagal tahun lalu. Penyebabnya, penyedia atau rekanan tak mampu merealisasikan barang yang dibutuhkan.
Kepala Dinas Damkar Makassar, Hasanuddin mengatakan, pihaknya tidak menganggarkan pengadaan drone tahun ini melalui APBD Pokok 2022. Meski diakui, alat perekam tersebut sangat dibutuhkan.
"Kemarin (tahun lalu) tender gagal pengadaan drone makanya kita blacklist tiga penyedia karena mereka tidak sanggup penuhi itu," kata Hasanuddin, Minggu (8/5).
Dia menilai, penyedia yang ikut tender dengan pagu Rp3 miliar lebih itu hanya coba-coba. Buktinya, barang yang ditender tak mampu mereka penuhi.
Bahkan, informasi yang dihimpun dimana pasca ditetapkan sebagai peserta tiga besar, para penyedia tak kunjung datang ke Makassar. Termasuk pemenang tender, CV. Jagabaya beralamat Jalan Pembangunan Kabupaten Garut Jawa Barat.
"Tiga besar penyedia ini tidak siap. Saya lihat mereka hanya coba-coba," paparnya.
Ditanya soal targer tender ulang, sambung Munchu--sapaan akrabnya, pihaknya tidak menutup kemungkinan mengalokasikan kembali pengadaan 26 drone di APBD Perubahan. Namun, dirinya enggan berjanji.
"Kita lihat nanti perubahan. Tapi kalau tidak, kita upayakan di pokok 2023," cetusnya.
Diketahui, ada dua jenis drone yang akan dibeli Damkar Makassar yakni Drone Guard dan drone Medic masing-masing beda fungsi. Medic sendiri digunakan sebagai rescue dan mengangkat beban.
Sementara Guard Drone dilengkapi dengan inframerah yang dapat mendeteksi panas (malam-siang) dan memetakan jalur armada damkar saat ada lokasi kebakaran.
Harga rerata satu unit Guard Drone berkisar Rp100 juta lebih, ada pula Rp90 juta lebih. Itu bukan unit saja tetapi ada semacam kamera termal untuk guard drone dan alat untuk angkat barang untuk medic khusus alat angkat barang. (*)
