MAMUJU, RAKYATSULSEL - Ketua PMII Cabang Mamuju, Syamsuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan disejumlah SMA dan SMK serta SLB di Sulbar.
Bagi Syam, begitu ia disapa, DAK ini berkaitan langsung dengan mutu pendidikan.
"DAK pendidikan tahun 2022 dikerjakan secara swakelola. Kami mendengar bahwa ada indikasi hal tersebut di intervensi oleh Diknas. Kami meminta kepada Lembaga pengawas dan penegak hukum agar mengawasi Pelaksanaan dana DAK dan menindak tegas pelaku yang berupaya mengintervensi DAK tersebut," tutur Syam, Rabu (11/5)
Syam menjelaskan, mutu pendidikan Sulbar saat ini sangat tertinggal jika tak ingin menyebut memprihatinkan. Momentum hari Pendidikan nasional pada tanggal 2 Mei 2022 serasa tidak ada sesuatu yang berubah dari tahun ke tahun. Tak ada prestasi yang bisa di banggakan.
Bahkan kata Syam, makin hari kian buruk, mulai dari mutu kurikulum pembelajaran yang tidak mangakomodir nuasa lokalitas daerah serta fasilitas pembelajaran yang tidak memadai menambah panjang deretan potret buram pendidikan di Sulbar.
"Padahal Negara telah mengucurkan 20% APBN untuk Pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data dari kementrian keuangan bahwa postur anggaran pendidikan Mulai dari tahun 2017-2021 negara telah mengalokasikan anggaran sebanyak 2.410,77 triliun Rupiah. Kemudian Provinsi Sulawesi Barat memperoleh kucuran dana tersebut selama kurun waktu 2 tahun terakhir kurang lebih 380 Miliar Rupiah," ungkapannya.
Mestinya, kata Syam, anggaran yang sangat besar tersebut bisa digunakan untuk meningkatan mutu Pendidikan di Sulbar. Tetapi faktanya hari ini malah berbanding terbalik. Provinsi Sulawesi Barat malah berada dalam deretan posisi buncit di Indonesia.
"Kemudian Data LTPMT dari 23.110 sekolah di Indonesia, sekolah di Sulbar tidak masuk dari 1000 Sekolah yang memiliki standar penilaian UTBK. Itu menunjukkan bahwa standar di Pendidikan di Sulbar sangatlah buruk," katanya.
Syam menegaskan, DAK yang segera akan dikucurkan harus betul-betul digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Jangan sampai DAK ini dimainkan oleh oknum yang ingin mendapatkan untung.
"Kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menduga bahwa dalam pelaksanaan anggaran DAK Pendidikan tersebut dimainkan oleh sejumlah mafia proyek Pendidikan di Sulbar. Dan kami juga meyakini bahwa Mafia proyek tersebut siapa lagi kalau bukan orang cerdas memainkan anggaran, dan mempunyai kekuatan untuk mengintervensi ke sekolah penerima DAK baik itu SMK,SMA, dan SLB," tuturnya.
"Tanamkan kepada anak, cucumu bahwa pendidikan itu sama pentingnya dengan sesuap nasi,” pungkasnya. (Sdr)