"Sebenarnya yang kemarin kami pantau itu vaksin satu dan dua cukup bagus. Hanya Booster ini baru sekitar 49 persen. Masih ada 51 persen yang harus kita kejar," terangnya.
Lanjut, dr Bachtiar mengatakan wacana penahanan TPP ASN dapat memudahkan kerja Dinas Kesehatan untuk mengejar target vaksin booster bagi ASN.
"Pak Gubernur sudah perintahkan, kalau tidak booster, tidak terima TPP. Selesai persoalan, jadi tidak perlu lagi Dinkes door to door. Berarti teman-teman ASN harus mencari jalan untuk booster. Booster di mana saja kan tersedia," jelasnya.
Tak hanya ASN, percepatan vaksinasi juga akan difokuskan pada calon mahasiswa yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Rencananya, pihak Pemprov bakal menerbitkan surat edaran terkait percepatan vaksinasi di lingkungan perguruan tinggi.
"Mereka yang akan tes ujian masuk, akan diminta untuk memperlihatkan bukti vaksin booster. Jadi surat gubernur ini kami akan percepat untuk diserahkan ke Rektor perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta," ucapnya.
Bachtiar mengatakan untuk mencapai target-target tersebut akan dilakukan gerakan-gerakan masif yang terkoordinasi dengan jajaran forkopimda termasuk TNI dan Polri.
Menurut dia, pihaknya akan melakukan kontrol bersama TNI-Polri dengan melakukan zoom meeting setiap per tiga hari sekali.
"Pak Gubernur memerintahkan untuk melakukan zoom meeting bersama kabupaten dan kota satu kali dalam tiga hari atau per tiga kali sekali," tuturnya.
