Menteri Nadiem menjelaskan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka merupakan sebuah tawaran atau opsi. Jadi tidak memaksakan sama sekali kepada sekolah untuk menerapkannya. Namun, ia berharap para pendidik dan kepala sekolah melihat kurikulum ini dari keluasan manfaatnya untuk pemulihan pembelajaran.
“Kami percaya, gurulah yang paling mengerti kebutuhan dan potensi anak didiknya. Oleh karena itu, kami berikan keleluasaan yang jauh lebih besar kepada mereka untuk mengembangkan pembelajaran dengan mengedepankan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning). Kurikulum Merdeka mengedepankan pembelajaran yang jauh lebih memerdekakan, menyenangkan, mendalam, dan relevan untuk para pelajar,” ungkap Nadiem.
Saat ini, ekosistem pendidikan di Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan ujian akhir yang menentukan kelulusan murid. Sebab, Asesmen Nasional sebagai pengganti Ujian Nasional, yang pada tahun 2020 sudah diikuti oleh lebih dari 6,5 juta murid dan 3 juta guru, berfokus pada perkembangan dan perbaikan capaian belajar serta lingkungan sekolah.
“Hasil Asesmen Nasional bisa diakses di platform Rapor Pendidikan oleh pemerintah daerah dan sekolah sebagai bahan refleksi dalam menentukan langkah lebih lanjut yang berbasis data,” tuturnya.
