"Sebaiknya memang ditunda sambil menunggu keputusan Mahkamah Partai. Kalau sudah ada keputusan apapun itu, semua kader pasti ikut," katanya.
Dirinya menilai, penundaan pelantikan menunjukkan aspirasi 16 DPC masih didengarkan oleh DPP.
"Kami menyampaikan apresiasi atas penundaan ini. Artinya aspirasi dari kami masih didengar," katanya.
Amirullah mengaku legawa bila nantinya tidak lagi diakomodasi dalam pengurusan Demokrat di Sulsel dan dia mengaku hanya mencoba memperjuangkan aspirasi dan gugatan di Mahkamah Partai.
"Perkara apakah saya dipakai atau tidak dipakai dalam kepengurusan, bagi saya tidak ada masalah. Pengabdian itu di mana saja. Jadi pengurus harian bisa, jadi anggota biasa juga bisa. Dan memang saya tidak mau jadi apa-apa, saya hanya mau jadi anggota biasa saja," jelasnya.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Sukri Tamma mengatakan mungkin ada beberapa alasan mengapa DPP mengundur pelantikan Ni'matullah.
Tapi, pelantikan selalu diundur pastinya ada konsekuensinya yakni persiapan Pemilu 2024 mendatang karena sebagian besar parpol sudah mempersiapkan diri sejak dini.
"Meskipun Partai Demokrat tidak lagi verifikasi faktual, tapi itu semua harus dipersiapkan," katanya.
Selanjutnya jika pelantikan terus diundur pastinya akan menimbulkan isu liar dan akan menimbulkan kegaduhan lebih panjang.
"Kalau itu lambat (pelantikan) akan menimbulkan permasalahan kader partai sendiri," ujarnya.
Sukri menyebutkan AHY pasti tidak ingin melihat kadernya terpecah. Karena setiap partai ingin menjaga solidaritas mereka. (Fahrul)
