JAKARTA, RAKYATSULSEL — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polri atas kerja samanya dengan pemerintah menangani pandemi Covid-19.
Menurut Airlangga, kolaborasi pemerintah dengan Polri dan TNI mampu menyukseskan sejumlah program yang dirancang pemerintah.
Antara lain, penyaluran berbagai Program Perlindungan Sosial yang termasuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), stabilitas harga pangan, pelonggaran mudik Lebaran, hingga percepatan vaksinasi Covid-19.
“Pada Kuartal II-2022 ini, terdapat momentum ekonomi akibat adanya kebijakan pelonggaran mudik Lebaran. Saya mengapresiasi kerja keras Polri dalam pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran yang lalu. Alhamdulillah, mudik tahun ini bisa kita lakukan tanpa disertai dengan lonjakan kasus Covid-19,” tutur Airlangga saat menyampaikan materi pembelajaran pada Sespimti Polri Dikreg ke-31 T.A. 2022, Kamis (19/5).
Menko Perekonomian menambahkan, pelonggaran mudik mendorong peningkatan Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,09 persen atau mendorong pertumbuhan PDB pada Kuartal II sebesar 0,56 persen.
Disamping kesuksesan dalam penyelenggaraan mudik Lebaran 2022, di tahun ini juga inflasi pada Ramadhan dan Idul Fitri berhasil dijaga.
“Terima kasih kepada jajaran Polri, terutama Satgas Pangan yang terus mendukung kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok,” kata Menko Airlangga.
Selain itu, Polri juga membantu pemerintah dalam program BT-PKLWN serta program BLT Minyak Goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kenaikan harga minyak goreng kemasan dan curah.
Hingga 9 Mei 2022, Polri berhasil menyalurkan BT-PKLWN kepada 638 ribu penerima dan BLT Minyak Goreng kepada 1,16 juta penerima.
“Partisipasi Polri juga dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui sosialisasi, edukasi, penegakan hukum, dan percepatan vaksinasi,” tegas Menko Airlangga.
Di samping itu, Airlangga mengakui pengawalan dan dukungan Polri juga diperlukan untuk pelaksanaan Presidensi G20, menjaga ketahanan pangan dan energi, serta mengantisipasi kemungkinan dampak gejolak keamanan di dalam negeri.
