"Usulan Bawaslu mencapai Rp200 miliar. Tapi, bila ada peraturan yang gubernur, kami bisa tekan dan efisienkan anggaran sekitar Rp100-an juta," ujar Arumahi.
Adapun Ketua KPU Sulsel Faisal Amir mengatakan pihaknya mengusulkan alternatif pembagian pembiayaan. Dirinya menjelaskan secara keselurahan anggaran yang diusulkan yakni Rp406 miliar yang meliputi anggaran sharing berupa honor PPK dan PPDP yang dibiayai oleh Provinsi.
"Skema pembiayaan honor PPS dan KPPS dibiayai oleh kabupaten dan kota. Honor PPK dan PPDP dibiayai oleh Provinsi," ujar dia.
Ketua Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Selle K.S. Dalle mengatakan adanya pembagian pembiayaan pada pilkada serentak mutlak dilakukan.
"Ini pilkada serentak. Ada komponen pembiayaan bersama sehingga ada efesiensi anggaran. Tapi harus duduk bersama antara provinsi dan kabupaten/kota," kata Selle.
Menurut dia, DPRD Sulsel tengah menunggu usulan anggaran dari pemerintah provinsi. Bahkan, pihaknya telah melakukan berbagai kunjungan dan mencari informasi mengenai persiapan dan model penganggaran pilkada serentak.
Komisioner KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi mengatakan pihaknya sementara melakukan pembahasan dengan KPU kabupaten/kota, untuk pembagian kewenangan honor adhoc.
Dirinya menyebutkan nantinya KPU Provinsi tak lagi menganggarkan honor PPS dan KPPS. Karena hal itu bakal menjadi penyelenggara di kabupaten/kota.
Selain honor adhoc, KPU Sulsel juga berencana akan menanggung anggaran pemutakhiran data pemilih. Sehingga kabupaten/kota tak lagi melakukan pengadaan di postur anggarannya.
