BULUKUMBA, RAKYATSULSEL - Pemerintah daerah (Pemda) Bulukumba harus memberi kepastian kepada 838 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Hingga saat ini, ratusan P3K guru yang dinyatakan lulus dalam seleksi pengadaan P3K Guru tahun 2021 lalu, belum menerima surat keputusan (SK) dan Nomor Induk Pegawai (NIP) tentang pengangkatan mereka sebagai P3K guru.
Anggota DPRD Bulukumba, Ahmad Saeful, meminta agar ada batas waktu yang ditetapkan kepada mereka mengenai SK dan NIP P3K guru. Sejumlah penjelasan disampaikan kepala OPD terkait dengan P3K guru.
Para pejabat tersebut menyampaikan bahwa prosesnya sedang berjalan. Tapi kapan, tidak ada kejelasan soal waktu, sampai kapan mereka harus terus bersabar menanti SK dan NIP P3K guru.
Dalam rapat dengar pendapat dengan sejumlah kepala OPD, Anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi Gerindra, Ahmad Saeful, mengatakan mereka (P3K) adalah guru. Guru pahlawan tanda jasa.
"Mereka sampai saat ini masih abu abu," kata Ahmad Saeful.
Anggota DPRD Bulukumba dari daerah pemilihan kecamatan Bulukumpa-Rilauale, Ahmad Saeful, mengaku lahir dari keluarga guru.
"Bapak dan ibu saya adalah guru. Bagaimana perasaan mereka kalau harus terus menunggu," terang Ahmad Saeful.
Meski Pemda Bulukumba belum menerbitkan SK dan NIP 838 P3K Guru, namun Ahmad Saeful, mengaku Bupati Bulukumba sudah bekerja dengan baik.
Para pembantu Bupati yang harus kita tuntut. Bupati sebenarnya ingin berlari kencang, sebagaimana tagline bupati, dikerja bukan dicerita. (Sal)
