MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Jelang perhelatan politik 2024, semua pihak akan tetap tenang untuk menghadapi masa tahapan pemilu yang akan dimulai 14 Juni 2022.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Komisi II DPR- RI) berharap kampus andil dalam stabilitas politik yang akan digelar tahun mendatang. Apalagi sudah memasuki tahapan pemilu.
"Saatnya kampus turut angkat bicara mengenai stabilitas politik mengingat kompleksitas pemilu serentak 2024," ujarnya saat menjadi narsum dalam kegiatan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( FISIP) Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan S3 Ilmu Politik FISIP Unhas menggelar seminar nasional dengan tema "Stabilitas Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024," di gedung IPTEKS pada, Kamis (9/6/2022).
Politikus Golkar itu mengingatkan untuk membangun desain Pemilu 2024, penyelenggara harus mengedepankan basis gagasan akademik dan pengalaman empirik pemilu sebelumnya. Jika terjadi hambatan regulasi, akan diselesaikan nanti.
"Untuk menerapkan desain ini apakah semuanya mulus dengan regulasi yang ada. Jika dengan keinginan ideal itu ada hambatan regulasi maka kemudian kita cari solusinya terbaik seperti apa," pungkasnya.
Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber di antaranya Muhammad (DKPP RI), Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Komisi II DPR- RI), Jamaluddin Jompa (Rektor Universitas Hasanuddin), Ramdhan Pomanto (Walikota Makassar), Andi Fahsar M. Padjalangi (Bupati Kabupaten Bone), Armin Anwar (Polda Sulsel), dan Armin Arsyad (Dekan Fisip Unhas).
Dampaknya tidak hanya akan dirasakan di level nasional namun daerah seperti yang kemudian juga disampaikan oleh Ketua DKPP RI Muhammad Al Hamid.
Menurut Dosen Ilmu Politik Unhas ini setidaknya ada 5 prasyarat yang harus dipenuhi agar pemilu berjalan demokratis diantaranya adalah kejelasan regulasi, peserta pemilu yang taat aturan, pemilih cerdas yang partisipatif, birokrasi netral dan penyelenggara yang kompeten dan berintegritas.
"Oleh karenanya untuk mewujudkan hal ini akan sangat sukar jika tidak didukung oleh semua pihak termasuk satuan keamanan TNI/Polri seperti yang kemudian juga disinggung oleh Kompol Armin Anwar yang dalam hal ini hadir sebagai perwakilan Polda Sulsel," jelas Prof. Muhammad.
Keterlibatan semua pihak ini pun juga disinggung oleh Bupati Bone Andi Fahsar M. Padjalangi sebagai salah satu Kepala Daerah yang hadir dalam seminar ini.
Dalam seminar yang dipandu oleh Gustiana A .Kambo, Kepala Sekolah S3 Ilmu Politik FISIP Unhas tersebut, pihaknya juga menyinggung terkait bagaimana langkah untuk mengantisipasi dan strategi mengelola daerah yang rawan konflik.
Sementara itu Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dalam kesempatan ini membahas terkait penyelenggaraan pemilu di Kota Makassar yang pernah dilaluinya .
"Dalam menjaga stabilitas politik jelang pemilu ada tiga hal yang penting diperhatikan diantaranya proses pencalonan, netralitas ASN, juga persoalan pemilih," terangnya.
Adapun Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa yang berkesempatan hadir pada acara ini berharap agar dengan adanya kegiatan ini seluruh kampus di Indonesia terinspirasi untuk menjadi pelopor terjaganya stabilitas politik jelang perhelatan Pemilu 2024.
"Semoga ini bisa menjadi pemantik untuk kampus lain. Kita mulai dari Makassar dari kampus Unhas," ujarnya. (*)
