MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Seluruh pengurus dan staf lapangan Yayasan Mitra Husada Sulsel melaksanakan pelatihan mandiri dengan tema Penguatan Pemahaman Perlindungan dari Eksploitasi Perlakuan Salah Seksual (PEPSS), di Ruang Rapat YMH Sulsel, Rabu, 08 Juni 2022.
Dalam kegiatan pelatihan tersebut menekankan sekaligus membangun komitmen bersama bahwa Yayasan Mitra Husada Sulawesi Selatan concern untuk menerapkan dan melindungi seluruh sumber daya manusia yang bekerja di dalam dan diluar organisasi, agar senantiasa menghindari Eksploitasi Perlakuan Salah Seksual (EPSS).
Dalam pelatihan ini, diharapkan seluruhan SDM yang ada di lingkungan organisasi YMH Sul-Sel memahami bahwa EPSS merupakan tindakan asusila yang dapat saja terjadi pada setiap orang terlebih lagi bagi petugas penyuluh dan penjangkau HIV AIDS yang langsung ditugaskan di lapangan.
"Perlakuan pelecehan yang terjadi di lapangan seringkali dirasakan oleh petugas lapangan, dikarenakan peran dan tanggung jawab petugas lapangan lebih mengarah pada populasi beresiko tinggi," kata Prof. Dr. Arlin Adam, SKM, M.Si, saat didapuk sebagai narasumber utama.
Direktur YMH Sul-Sel, Zainuddin, SKM, MM, mengatakan, dengan terselenggaranya sosialisasi ini diharapkan akan memberikan rasa aman kepada seluruh SDM internal YMH Sul-Sel dalam menjalankan pekerjaan dan tanggung jawabnya diberbagai program.
"Adapun hasil rekomendasi yang didapatkan dalam pelatihan ini, yaitu Komitmen tegas dalam bentuk fakta integritas bagi seluruh pengurus dan staf yayasan untuk lebih dini menghindari kekerasan seksual serta dapat melakukan langkah langkah antisipatif bilamana menemukan bentuk EPSS secara prosedural berdasarkan dokumen PEPSS yang dimiliki oleh organisasi YMH Sul-Sel," ungkap Zainuddin.
Zainuddin dalam paparannya menyebutkan, bahwa kegiatan Pelatihan PEPSS ini akan terus secara periodik dilaksanakan oleh Yayasan Mitra Husada Sul-Sel, dikarenakan kajian tentang PEPSS harus terus disempurnakan oleh lembaga, untuk diintegrasikan sebagai nilai utama yang wajib diimplementasikan bagi seluruh SDM yang ada.
"Diharapkan pula dengan adanya dokumen PEPSS yang dimiliki oleh organisasi menjadi panduan utama untuk membentuk kerangka kerja program-program yang saat ini sedang dijalankan, agar organisasi semakin kuat memperjuangkan nilai nilai humanitarian dan nilai nilai keadilan," harapnya. (*)
