Kolaborasi pentahelix di sini, lanjut dia, diyakini akan mengubur semua keraguan yang ada.
“Dengan potensi pentahelix, kita kembangkan ini rancangan Smart City di kota Masamba, tentu dengan bantuan semua pihak. Pola ini kita harap bisa mengikis keraguan itu,” harapnya.
Kolaborasi pentahelix yang dimaksud mantan Kepala Kantor Pengelolaan Data Elektronik (PDE) ini adalah bagaimana semua pihak bisa saling berbagi dan bisa saling menginspirasi satu sama lain, “mengeroyok” semua persoalan dengan harapan adanya solusi demi kesuksesan.
“Skema pentahelix itu adalah kolaborasi antara pemerintah, kampus, pengusaha, komunitas, NGO, media atau pers, bahkan melibatkan masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari pola kerja pentahelix yang memang selalu Bupati tekankan dalam berbagai kesempatan,” papar dia.
Arief berharap, master plan ini nantinya tidak dijadikan sebagai dokumen pajangan tanpa ada implementasi dan langkah tindak lanjutnya.
“Intinya, bagaimana enam dimensi Smart City terlaksana dengan baik, tidak sekadar menjadi dokumen yang tak bisa dieksekusi,” harapnya.
Sekadar diketahui, penyusunan master plan Smart City di Kabupaten Luwu Utara ini akan dibagi enam dimensi, yaitu Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Enam dimensi Smart City ini menjadi fokus Pemda Lutra.
Smart Government dikoordinir oleh Bappelitbangda, Smart Branding DPUTRPKP2. Sementara untuk Smart Economy dikoordinir Disporapar, Smart Living Dinas Kominfo SP, Smart Society oleh BPBD, serta Smart Environment dikoordinir oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Kita harap semua yang terlibat memberikan masukan dan supporting bagaimana Smart City ini betul-betul terlaksana dengan baik, di antaranya Perguruan Tinggi, Balai Sungai, dan semua yang terlibat tanpa terkecuali. Tak hanya selesai pada penyusunan dokumen saja,” tandasnya.
Untuk diketahui, Gerakan Smart City ini diinisiasi oleh Kementrian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, serta Kementerian PAN-RB. (*)
