Bakri menjelaskan, untuk pemutakhiran data status perkembangan desa melibatkan beberapa pihak dari Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Daerah (DPMD), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).
Kemudian, kepala desa, serta tenaga pendamping profesional, baik dari tenaga ahli pendamping provinsi (TA provinsi), tenaga ahli pendamping kabupaten (TA kabupaten), pendamping desa kecamatan (PD), maupun pendamping lokal desa (PLD). (*)
