SOPPENG, RAKYATSULSEL - Wakil Bupati Soppeng, H Lutfi Halide mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah yang dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara virtual, di ruang SCC Lamataesso kantor Bupati Soppeng, Selasa (14/6/2022) kemarin.
Rakornas ini dihadiri 22.040 peserta yang terdiri dari pimpinan kementerian, lembaga pemerintah daerah dan BUMN serta pimpinan aktif KLD dan pemeriksaan eksternal, dengan tema kawal produk dalam negeri untuk bangsa Mandiri.
Kepala BPKP RI, M Yusuf Ateh mengatakan, sebagaimana yang telah diarahkan oleh bapak Presiden terkait pemanfaatan belanja pemerintah harus dimaksimalkan untuk menyerap produk dalam negeri, sehingga dapat mengalirkan manfaat secara maksimal kepada aktifitas ekonomi dalam negeri.
Kata dia, pengawasan intern telah kami lakukan secara intensif untuk mengawal disiplin prioritas belanja pemerintah untuk PDN sampai dengan triwulan I tahun 2022.
"Ekatalog kita masih didominasi oleh produk impor baik dari sisi produk tayang maupun realisasi transaksi," katanya.
Namun, lanjutnya, setelah terbitnya Inpres Nomor 2 tahun 2022 kondisi tersebut berangsur membaik pada minggu ketiga Mei 2022 produk lokal telah mendominasi produk tayang di ekatalok nasional. Meskipun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi, dan alhamdulillah sampai dengan kemarin 13 Juni 2022 PDN yang tayang di katalog dan transaksinya untuk pertama kalinya telah berhasil menyaingi produk impor.
Sementara, Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, dirinya sudah berkali-kali sampaikan bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang karena ketidakpastian global, ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi semua negara mengalami dan sampai saat ini, Ini baru awal-awal.
"Kita semuanya betul-betul harus menyiapkan diri. Pangan harus betul- betul disiapkan, energi betul- betul harus dikalkulasi betul karena separuh dari energi kita itu adalah impor. Kita ini negara besar, pangannya juga butuh pangan besar, energinya juga butuh energi besar, baik untuk kendaraan maupun untuk industri, rumah tangga dan lain- lain. Tetapi ancaman krisis pangan ini juga bisa kita jadikan peluang karena lahan kita yang besar banyak yang belum dimanfaatkan, banyak yang belum produktif," jelasnya.
Jokowi minta belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah itu harus memiliki tiga hal yang penting. Pertama menciptakan nilai tambah pada negara ini, kedua bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan ketiga efisien.
"Saya minta untuk terus mengawal secara konsisten jaga kepatuhan kementerian lembaga, Pemda, BUMN dan BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini, dan saya minta pada BPKP sinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri dengan penuh kedisiplinan dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam Negeri ini," ungkapnya lagi.
Turut mendampingi Wabup Soppeng dalam Rakornas Pengawasan Intern BPKP ini Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Soppeng, Kepala Inspektur, Kepala BPKPD, Kepala Bapelitbangda dan Plt Kadis PPK UMK Soppeng. (Ilh)
