Oleh: TONY ROSYID
RAKYATSULSEL - MESKI ikut suarakan tunda pemilu, tapi PKB tidak ikut masuk di KIB (Koalisi Indonesia Bersatu). Apa alasannya?
Ada beberapa kemungkinan. Pertama, PKB menganggap lahirnya KIB terlalu dini dan prematur. Berpotensi layu sebelum berkembang.
Kedua, KIB berada di dalam bayang-bayang Istana. PKB tidak ingin terus dikendalikan oleh Istana. Apalagi, presiden tidak lama lagi akan berganti.
Ketiga, di KIB, ada Golkar. Suaranya terbesar dan dominan. Ini akan membuat PKB tidak leluasa bermanuver. Sementara Cak Imin, panggilan akrab Ketum PKB Muhaimin Iskandar ini, akrab dengan karakter manuvernya.
Cak Imin mbalelo? Boleh jadi iya. Manuver PKB menggoda PKS untuk diajak berkoalisi merupakan bentuk reaksi nyata penolakan PKB ikut gerbong KIB yang dibaca publik berada dalam kendali istana.
Dan kita semua tahu, PKS adalah partai yang konsisten menjadi oposisinya Presiden Jokowi. Ini seolah memberi sinyal bahwa PKB siap menjadi oposisi di akhir periode Jokowi. Kode keras bahwa PKB tidak ikut gerbong Istana.
Sikap PKB ini bisa dimengerti terutama pascakemunculan Erick Thohir di tengah komunitas NU usai Muktamar Lampung.
Kehadiran Erick Thohir dicurigai sebagai langkah politik untuk mengambil PKB dari tangan Cak Imin. Sementara, Erick adalah salah satu tokoh yang dipercaya Istana dan dekat dengan jajaran di PBNU. Silakan anda cermati berbagai bentuk sindiran kader PKB terhadap Erick Thohir. Kegelisahan para kader PKB terhadap menteri BUMN ini bukan omong kosong.
Dengan ancaman itu, Cak Imin terus melakukan konsolidasi. Hasilnya? PKB solid. Kondisi ini yang membuat Cak Imin semakin percaya diri. Ketum PBNU saja dilawan, apalagi Erick Tohir. Begitulah kira-kira kesimpulannya.
Rabu Pahing kemarin (15/6) ada reshuffle kabinet. Mendag Lutfi diganti. Meskipun Lutfi bukan kader PKB, tapi jatah Mendag selama ini memang atas nama dan rekomendasi PKB. Sekarang, Mendag diserahkan kepada PAN yaitu Zulkifli Hasan. Zulkifli selama ini dianggap loyalis Presiden Jokowi. PKB didepak, PAN masuk.
Dengan reshuffle kabinet, Presiden Jokowi mulai memainkan kartu untuk 2024. Parpol yang tidak loyal dan ikut arahan, satu persatu menterinya dicopot. Rencananya akan ada reshuffle bertahap.
Apa artinya? Reshuffle akan terjadi lagi dan ini ditentukan oleh hasil komunikasi politik Istana dengan partai-partai koalisi. Semacam alat nego dan bahkan menekan. Nurut, maka akan dipertahankan. Enggak ikut gerbong, diganti.
Termasuk posisi Budi Gunawan di BIN. Ini akan alot berkaitan dengan dua kepentingan yang berseberangan yaitu kepentingan Presiden Jokowi dengan Megawati, Ketua Umum PDIP.
Pada 2024, dua tokoh ini sulit bersatu karena kepentingan yang sulit disatukan. Sementara, Budi Gunawan ada di BIN atas rekomendasi Megawati.
Sejauh apapun Istana menkonsolidasikan partai-partai koalisi, akhirnya harus sadar bahwa usia semakin tua. Makin mendekati akhir periode, kondisi akan semakin lemah. Ini hukum politik. Makin tua makin lemah. Tua dalam pengertian politik.
Karena itu, parpol pun berancang-ancang untuk meninggalkan kapal tua yang dinakhodai Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan, lalu mencari kapal yang baru. Kapal baru inilah yang akan membawa parpol berlayar ke masa depan. Ini adalah keniscayaan politik yang tidak bisa dilawan.
Enggak apa-apa jatah menteri hilang. Hanya satu-dua tahun. Tapi masa depan untuk jangka waktu 5-10 tahun akan lebih cerah. Begitulah parpol biasa membangun sikap politiknya.
Termasuk PKB, juga partai-partai lain, sekarang sedang menunggu kapal baru. Mereka siap berlayar dengan kapal baru itu. Inilah yang dalam politik seringkali diistilahkan dengan pembangkangan.
Sebenarnya bukan pembangkangan, tapi yang tepat adalah pembaruan. Dalam politik, memang harus ada selalu pembaruan. Yang baru mengganti yang lama. (*)
Penulis adalah pengamat politik dan pemerhati bangsa
